Demokrat Akui Aturan Presidential Threshold Jadi Ganjalan

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu lalu, partainya hingga kini masih mempertimbangkan kader yang hendak disiapkan pemimpin nasional. Hal ini akibat terganjal adanya aturan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen.

Oleh karena hal itu, Hinca menegaskan partainya sejauh ini masih mencari celah untuk menentukan sikap Demokrat dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2019 mendatang.

“Pimpinan nasional itu kan bisa presiden atau wapres. Bisa jadi bisa tidak, jadi karena persyaratan karena itu lah sampe hari ini belum kita umumkan apapun tapi kita masih menunggu saat sampe ujungnya siapa tahu masih bisa dan kami masih bisa,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).

Meski begitu, ia menuturkan hal tersebut tak membuat partai Demokrat tidak menentukan sikap pada pilpres nanti. Menurutnya arah dukungan masih terus dipertimbangkan untuk koalisi, entah akan merapat ke kubu Jokowi atau kubu Prabowo.

“Gak kalau itu gak. kami tetap mengambil keputusan apakah ke Jokowi apakah ke Prabowo apakah bukan Jokowi dan bukan Prabowo. kami tetap menyusun,” ujarnya.

“Yang pasti tidak kaya lalu, dan Pak SBY seperti itu, dari kami juga seperti itu,” sambung Hinca.

Lebih dari itu, Hinca pun menepis isu kalau Ketua Umum SBY telah berjanji akan mempertimbangkan opsi untuk mendukung Jokowi. Akan tetapi ia menegaskan kalau partainya akan menentukan arah dukungan dan terus menjajaki komunikasi agar dapat menentukan posisi Demokrat.

“Bukan janji. Diskusi itu banyak diskusinya. Bertukar informasi bagaimana kalau begini semua opsi itu terbuka namanya sharing dan nanti dilanjutkan lagi. Sampai hari ini tetap kayak orang main catur ini kan, dan sampe hari ini juga belum ada yang mendeklarasikan pasangan itu kecuali mendukung salah satu capres. 29 hari ke depan bukanlah waktu yang panjang dan komunikasi jalan,” tandasnya.