NASIONAL

Ketua DPR Izinkan Hak Angket PKPU Larangan Pencalegan Eks Napi Koruptor

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespon wacana yang berhembus terkait pembentukan hak angket menyangkut polemik pelarangan KPU bagi mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Menurutnya, pembentukan hak angket harus melalui mekanisme kedewanan yang ada.

“Saya akan meneruskan apa yang terjadi dinamika yang berkembang di komisi II. Kalo emang ada wacana mendorong hak angket atas keputusan KPU mengeluarkan PKPU ya tentu harus melalui mekanisme yang ada, dimana sekurang-kurangnya didukung dua fraksi dan minimal oleh 25 anggota,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Ia menegaskan, bahwa pembentukan hak angket itu tidak jadi masalah asalkan terpenuhi melalui mekanisme, terlebih menurutnya kalau komisi II dan pihak DPR merasa keberatan dengan keputusan KPU tersebut. Pasalnya keputusan KPU itu dinilai menabrak UU pemilu.

“Bagi saya silahkan saja itu digulirkan. Tapi yang pasti, sepanjang yang saya ketahui memang komisi II dan sebagai sikap DPR keberatan atau tidak setuju dengan keputusan KPU mengeluarkan PKPU dimana ada dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang. Pertama yang berkaitan dengan larangan mantan terpidana korupsi itu dicalegkan,” imbuhnya.

“keputusan itu telah merampas hak asasi warga negara sebagaiamana yang diatur dalam undang-undang dasar 45. Setiap orang berhak dipilih dan memilih kecuali ada urusan lain yang diputuskan pengadilan, misalnya hak politiknya dicabut. Tapi sejauh itu tidak ada tentu tidak boleh satu lembaga pun yang mencabut hak warga negara karena telah dijamin oleh konstitusi,” tambahnya.

Lebih dari itu, Bamsoet sapaan akrabnya menilai, walaupun Presiden menyampaikan bahwa kewenangan membuat peraturan adalah kewenangan KPU seperti yang diatur oleh ketentuan memang betul.

“KPU memang boleh membuat peraturan, tapi yang menjadi persoalan peraturan itu tidak boleh menabrak undang-undang diatasnya. Karena bisa menjadi preseden yang buruk bagi bangsa ini kedepan,” tukasnya.

Dengan begitu, ia mengimbau agar semua pihak tidak semakin memperkeruh dan membuat polemik tersebut berkepanjangan. Ia mengatakan seharusnya KPU menjaga situasi pada saat proses penyelenggaraan pemilu dengan tenang bukan malah membuat persoalan baru yang memicu tinggi tensi politik.

“Karena apa yang dilaksanakan oleh KPU ini bila menjadi pemicu dimana kita seharusnya menjaga keharmonisan menjaga tensi politik. Nah KPU sebagai penyelenggara pemilu harusnya yang paling pertama menjaga tensi itu bukan malah memanaskan tensi tersebut,” pungkasnya.

Recent Posts

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

4 jam yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

7 jam yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

9 jam yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

9 jam yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

17 jam yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

20 jam yang lalu