HUKUM

Mantan Ketua MK Setuju Regulasi Ojek Online Ditolak

MONITOR, Jakarta – Regulasi permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang sempat diajukan para pengemudi ojek online (Ojol) di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga harapan ojol menjadi alat transportasi umum terbilang jauh dari harapan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hamdan Zoelva menilai bahwa keberadaan Ojek Online telah menimbulkan persoalan baru, menurutnya, selama ini ojol hanya menambah tingkat kecelakaan dalam berkendara. Bahkan sampai merenggut korban jiwa akibat tidak aman untuk disebut sebagai moda transportasi umum.

“Memang begini jadi soal, itukan bukan angkutan karena sangat tidak aman. Coba liat angka kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal itu paling tinggi motor,” kata Hamdan saat di wawancara di Jakarta, Sabtu, (30/6).

Menurutnya, apabila saja regulasi terkait ojek online itu di loloskan atau di legalkan oleh pemerintah maka hal itu akan berdampak luas dan bisa membahayakan bagi keberlangsungan tingkat keamanan teansportasi umum.

“Kalau di legalisasi, menjadi alat angkutan, ancaman bahaya nya sangat luar biasa. Karena itu sudah benar keputusan MK. Ojek online itu tidak bisa dibenarkan sekali dibenarkan walaupun itu pernyataan sosial dalam masyarakat, itu sangat berbahaya,” ujarnya.

Dengan begitu, ia menegaskan pemerintah dalam hal tersebut harus dapat mencari solusi agar transportasi ojol tidak lagi beroperasi. Terlebih menurutnyaberdasarkan hasil penelitian selama ini, kendaraan roda dua itu merupakan penyumbang terbesar angka kecelakaan di Tanah Air.

“Karena itu upaya pemerintah atau negara harus segera mengambil solusi, untuk tidak dipakai ojek itu. Itu jalan keluarnya. Jangan dihalalkan. Walaupun fenomenanya luar biasa? Makanya pemerintah harus ambil solusi lain, jangan dibenarkan, udah benar putusan mk itu. Bahaya nya sangat tinggi, tiap jam ada yang mati gara-gara motor,” pungkasnya.

Recent Posts

PBAK 2025, Dirjen Pendis Tekankan Tiga Pesan pada Mahasiswa UIN Siber Cirebon

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University…

56 menit yang lalu

Muktamar PPP Menanti Figur Baru Caketum, Ketua DPP: Tunggu Tanggal Mainnya

MONITOR, Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September…

2 jam yang lalu

Pemerintah Bakal Terapkan Single Salary Bagi ASN, DPR Bicara Spirit Efisiensi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menanggapi rencana Pemerintah yang akan…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Tekankan KUR Sektor Produksi Indonesia Timur Perlu Ditingkatkan

MONITOR, Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat…

3 jam yang lalu

Tunjangan Rumah Hanya Setahun, DPR Dinilai Tunjukkan Sensitivitas Publik

MONITOR, Jakarta - Polemik tunjangan DPR tengah mengemuka dan memicu respons beragam dari publik. Pengamat…

3 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Tegaskan Peran Jalan Tol Trans Jawa Perkuat Konektivitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MONITOR, Surabaya - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, melakukan kunjungan kerja strategis di…

4 jam yang lalu