NASIONAL

PDIP Tanggapi Santai Wacana Koalisi JK – AHY di Pilpres

MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat belakangan dikabarkan hendak mengusung Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU terkait periode Wapres. PDIP pun tak khawatir dengan langkah Demokrat tersebut.

“Nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu hasilnya juga belum (JK-AHY). Kan baru asumsi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Ia kemudian menuturkan, sebuah partai politik diukur dari keputusan yang diambilnya. Jika sebuah partai politik telah mengambil keputusan, dikatakan oleh Hasto, masyarakat perlu melihat konsistensi dari keputudan yang diambilnya tersebut.

“Partai poltik kan diukur dari keputusannya, kalau ambil keputusannya kita lihat konsistensinya,” tuturnya.

Sebelumnnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut putusan MK telah membuat persoalan hukum bagi JK terang benderang dan dia tak bisa ikut calon sebagai cawapres.

“Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk Pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” kata Jansen.

Recent Posts

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

23 menit yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

1 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

1 jam yang lalu

Kemenag Ingatkan Jemaah Jaga Kondisi Fisik untuk Menghadapi Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Direktur Bina Haji Kementerian Agama Musta’in Ahmad mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak…

4 jam yang lalu

DPR: Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dan Militerisasi Anak Melanggar HAM!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial…

4 jam yang lalu

Dorongan Puan untuk Nasib Buruh Harus Jadi Perhatian Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami puluhan hingga ratusan ribu pekerja,…

5 jam yang lalu