MONITOR, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai kondisi kebijakan utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat mengkhawatirkan yang akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional kedepannya nanti.
Ia mengatakan jika kebijakan utang tidak pada tataran pemerintah pusat saja, melainkan juga dilakukan pada lembaga keuangan bahkan perusahaan plat merah .
“Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Dan, kalau dijumlahkan sungguh sangat besar,” kata Prabowo disela-sela pertemuannya dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kediaman Dinas, Widya Chandra, Senin (25/6).
Mantan Danjen Kopassus itu menerangkan, saat ini utang pemerintah memang sebesar Rp 4.000 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah mencapai Rp 600 triliun. Ditambah lagi, sambung dia, utang lembaga keuangan publik sebeaar Rp 3850 triliun.
“Kalau kita jumlahi, ya hampir Rp 9.000 triliun. Makanya (data lembaga Moody’s yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg)
Moody’s mengatakan (kondisi utang Indonesia ) bahaya,” pungkas jenderal bintang tiga tersebut.
Sempat diberitakan sebelumnya, mengutip Moody’s Investors Service, Senin (25/6/2018), lembaga rating ini memang mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia. Di dalamnya mencatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%.
Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri (ULN) jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo, dan total pemegang deposito non penduduk selama satu tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa. Data itu merupakan proyeksi untuk 2018.
Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.
MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…
MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…
MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…
MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…
MONITOR, Jakarta - Seleksi Petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M…