POLITIK

Logistik Pilkada Serentak harus Dipastikan Siap

MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 tinggal menghitung hari (Rabu, 27/06/2018). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyenggara harus memastikan logistik sudah siap. Pasalnya Pilkada serentak yang digelar di 171 tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu akan berlangsung dua hari lagi.

“Kita melihat, jangan sampai karena ada persoalan logistik, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak menjadi terganggu. Apalagi ini kan Pilkada serentak yang ketiga kalinya digelar. Kita harap penyelenggara Pilkada tak menemui kendala dalam persiapannya, khususnya logistik,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam keterangan persnya, Senin (25/6/2018).

Taufik juga berharap tak ada kekurangan ataupun kesalahan pada logistik itu. Misalnya salah distribusi, ataupun salah cetak pada kertas suara. Menurutnya, logistik harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat spesfikasi, dan tepat lokasi. Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pilkada di lapangan, mengetahui dan memahami seluruh aturan main Pilkada.

“Jangan sampai, ada perbedaan pemahaman antar panitia, atau bahkan kesenjangan kapasitas pengetahuan antar TPS. Tentunya, Pilkada Serentak sebelumnya bisa menjadi pembelajaran, agar penyelenggaraan Pilkada semakin baik ke depannya,” harap Pimpinan DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Selain itu, Taufik berharap kini tak ada permasalahan lagi terkait daftar pemilih. Apalagi jika dikaitkan dengan perekaman KTP Elektronik yang belum sepenuhnya tuntas. Ia meminta setiap warga negara yang berhak memberikan hak pilihnya, dapat melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara itu.

“KPU harus maksimal memfasilitasi agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dipastikan dapat memberikan suaranya pada Pilkada Serentak itu. Khususnya bagi warga yang belum memiliki KTP-el atau hanya memiliki surat keterangan (suket), agar dapat terfasilitasi pada saat hari pemungutan,” harap politisi PAN itu.

 

Recent Posts

Baleg DPR Targetkan RUU PPRT Rampung demi Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gatina mengusulkan hak perlindungan…

2 jam yang lalu

Gandeng Menkeu, Menag Pastikan Dana Umat Dikelola Profesional

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini…

10 jam yang lalu

Tak Ada Pilihan Lain, Indonesia Harus Menjadi Pengendali Harga Nikel Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi penentu harga nikel dunia dan meraup…

12 jam yang lalu

Kelola Dana Umat, Menhaj Irfan Yusuf: Haji 2026 Harus Bersih!

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penguatan…

13 jam yang lalu

Bantu Korban Bencana Sumut, Kemenag Beri Rp50 Juta per Masjid dan Musala

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan…

15 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Nasib Perpusnas Usai Anggaran 2026 Dipangkas Drastis

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional…

16 jam yang lalu