MONITOR, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 provinsi, kabupaten dan kota yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan koordinasi terakhir bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dalam rapat ini kita melakukan checking terakhir dari berbagai rapat yang sudah dilakukan dan karena tinggal lima hari lagi tentunya kita membutuhkan satu checking terakhir, kesiapan-kesiapan apa yang telah kita lakukan, hal-hal apa yang masih menjadi permasalahan yang harus segera kita selesaikan. Sehingga pada saat pemilu nanti tidak akan lagi ada masalah yang kita anggap mengganggu pelaksanaan pemilu, baik penyelenggaraannya maupun pengamanannya harus siap,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri tentang Kesiapan Akhir Pilkada Serentak Tahun 2018 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta dalam Siaran Pers Kemenko Polhukam, Jumat (22/6/2018).
Dari penyelenggaraan, hal-hal yang dibahas diantaranya masalah anggaran. Diakui Wiranto, masih ada beberapa daerah yang belum sampai. Namun, pada saat pemilu dilaksanakan dipastikan anggaran tersebut sudah dapat sampai ke alamat penyelenggara.
“Artinya dari sisi anggaran sudah tidak ada masalah,” katanya.
Kemudian masalah distribusi logistik pemilu. Wiranto mengatakan, daerah-daerah yang pada saat disalurkan ada logistik yang rusak, apakah surat suaranya, kotaknya, dan sebagainya, maka sudah dilakukan produksi ulang dengan cepat dan sudah dihitung. Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti logistik bakal sampai ke alamat, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu itu.
“Kesiapan IT juga sudah diperhitungkan dapat mengcover seluruh kegiatan pemilu, termasuk penghitungannya. Dan yang sangat membanggakan bahwa sistem IT ini diawaki, direncanakan dan dikendalikan oleh anak-anak bangsa sendiri, putra putri kita dari perguruan tinggi menyumbangkan keahliannya dan telah melakukan satu sistem IT yang sangat akurat yang kita harapkan tidak ada masalah,” tambahnya.
Masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan apara keamanan juga turut dibahas dalam rapat tersebut.
“Kita juga tadi menekankan netralitas ASN, termasuk masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan, itu sudah kita jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu dan memang harus netral dari pelaksanaan itu,” ujar Wiranto.
Kemudian dari masalah keamanan, dilaporkan oleh Kapolri dan Panglima TNI bahwa Polri dan TNI telah melakukan perencanaan yang sangat akurat dan optimaluntuk menjaga agar pemilu ini bebas dari ancaman dan dapat dilaksanakan dengan aman. Menko Polhukam mengatakan, Polri dan TNI telah menggelar kekuatan-kekuatan yang cukup untuk dapat mengcover atau mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah tersebut.
“Tentu kami memohon kepada masyarakat bahwa Pemilukada ini bukan hanya milik pemerintah dan aparat keamanan saja, tapi merupakan milik bangsa Indonesia dalam praktek negara demokrasi. Dengan demikian, tugas untuk menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah saja ataupun TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu tapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.
