Categories: NASIONALPOLITIK

Golkar: Tak Perlu Bentuk Pansus Angket Polemik PJ Gubernur

MONITOR, Jakarta – Golkar tak setuju dengan rencana Gerindra untuk membentuk Pansus Hak Angket pelantikan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, menurut Wasekjen Golkar Sarmuji, persoalan tersebut tidak terlalu rumit.

Ia kemudian menjelaskan, angket seharusnya digunakan untuk persoalan yang bersifat rumit. Sarmuji pun mencontohkan kasus Bank Century sebagai salah satu persoalan yang dianggap rumit penyelesaiannya.

“Angket adalah hak DPR yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang melalui jalan lain mengalami kebuntuan atau tidak mungkin digunakan cara lain selain angket,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (19/6).

“Misalkan urusan Century yang memang cukup rumit modus operandinya. Kalau urusan pengangkatan Pj Gubernur ini kan sesuatu yang tidak rumit,” sambungnya.

Sarmuji menuturkan, polemik tersebut dapat terselesaikan hanya dengan Komisi II memanggil pihak Kemendagri. Ia melanjutkan, tidak ada kepentingan penggunaan hak angket.

“Tinggal komisi II panggil Kemendagri minta penjelasan selesai urusan. Tindak lanjutnya dua opsi, dilanjutkan atau Kemendagri batalkan. Jadi tidak ada urgensinya hak angket digunakan. Apa yang mau diselidiki lagi?,” tutupnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengusulkan dibentuk Pansus Hak Angket pelantikan Perwira Polri Aktif sebagai Pj Gubernur. Usulan tersebut pun disepakati oleh partai di luar pemerintah lainnya seperti Gerindra dan PKS.

Demokrat menilai pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Pilkada, dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Dia menyebut Pasal 13 huruf a dan b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 10 ayat 3 bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Seperti diketahui, syarat hak angket adalah diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Di luar 3 parpol tersebut, dari parpol pendukung pemerintah, ada yang menolak dan ada yang masih mempelajari usulan angket tersebut.

Recent Posts

PT Jasamarga Transjawa Tol Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL di Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci

MONITOR, Cirebon - Dalam upaya mendukung program nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), PT…

55 menit yang lalu

Menag Terima Taj Yasin, Jateng Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj…

1 jam yang lalu

DPR Dorong Fasum Terdampak Bencana Cepat Diperbaiki, Sistem Peringatan Dini Diefektifkan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan…

3 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Indonesia Emas 2045 Bukan Angan-angan, MAI Harus Jadi Motor Utama Bangun Industri Akuakultur

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyerukan kebangkitan sektor kelautan…

4 jam yang lalu

Minyak Atsiri Indonesia Menduduki Peringkat ke-8 Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri minyak atsiri, karena didukung…

5 jam yang lalu

TNI Hormati Keputusan Pemerintah Tunjuk Mayjen Ahmad Rizal Ramadhani jadi Dirut Bulog

MONITOR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk…

6 jam yang lalu