MONITOR, Jakarta – Peristiwa pengungkapan adanya jaringan terorisme di kampus Universitas Riau (UNRI) yang tengah merencanakan aksi teror di berbagai tempat di Indonesia mengundang keprihatinan banyak pihak. Bagaimana tidak, kampus yang semestinya menjadi tempat persemaian ilmu pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan malah berfungsi sebaliknya.
Atas kejadian tersebut, semua pihak kini menyoroti soal terpaparnya kampus menjadi objek penyebaran paham radikalisme.
Menanggapi soal tersebut, Staf Khusus Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi, Jabidi Ritonga mengatakan tidak ada radikalisme dikampus. Yang ada, menurutnya adalah orang-orang berpaham radikal masuk ke kampus-kampus mencari teman untuk menyamakan pemahamannya tersebut.
Baca Juga :
Jokowi : Paham Radikalisme tidak ujug-ujug ada
Bersihkan Faham Radikalisme, Kembalikan Organisasi Ekstra Mahasiswa Sandi Akui 40 Masjid di Jakarta Terpapar Paham Radikalisme
Jabidi menegaskan para Rektor se-Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menolak paham tersebut, Dosen dosen kita semua sudah lulus uji kompetensi, mata kuliah dikampus juga sudah jelas, tidak ada mata kuliah yang mengajarkan paham radikalisme dan terorisme.
“Yang ada, umumnya mereka itu orang orang malas kuliah dan datang dikampus agar diajari oleh dosen-dosen yang benar. kebanyakan dari mereka lebih memilih belajarnya diluar kampus dari media sosial misalnya termasuk dari organisasi yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI,” kata Jabidi di Jakarta, Jumat (8/6/2018).
“Ini adalah masalah kebangsaan, dan ancaman bagi kita semua, Bapak Mohammad Nasir, selaku Menteri Risetdikti sangat bekomitmen dalam menangkal penyebaran faham radikalisme masuk kampus. Tidak ada kata toleran, jika ditemukan pimpinan atau dosen dikampus tersebut, akan dikeluarkan dari kampus,” tegas Mantan Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PB PMII) itu.
Sama seperti yang sering disampaikan Presiden Jokowi, Jabidi berharap, jangan terkesan semua pihak melimpahkan tanggungjawab menangkal paham radikalisme di kampus hanya kepada Kemenristekdikti, tapi harus bersinergi semua pihak.
“Kami meminta para Rektor dan dosen se-Indonesia juga agar tidak main main, himbauan dari Menristekdikti selama ini harus dijalankan dalam rangka menangkal penyebaran paham radikalisme tersebut, jika tidak, tentu kami juga tidak sungkan mengambil tindakan tegas sesuai dengan UU dan payung hukum yang ada,” pungkasnya.
