Jokowi : Paham Radikalisme tidak ujug-ujug ada

Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan alim ulama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Karawang di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3 di Jalan Siperbangsa, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. (Foto : setkab.go.id)

MONITOR, Indramayu – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat. Menurutnya paham tersebut tidak serta merta hadir begitu saja, termasuk adanya sejumlah teror yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan umat islam.

“Ya memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba tapi ini muncul sudah proses yang lama, dan tidak mendadak ujug-ujug itu ada kan tidak,” kata Jokowi di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6).

Dengan begitu, ia mengimbau kepada jajaran dipemerintahannya agar memerangi paham radikalisme. Menurutnya, pencegahan itu bisa dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), TNI dan Polri yang cepat tanggap untuk melakukan penindakan. Tidak hanya itu ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah juga turut serta memberikan pemahaman tentang memerangi paham radikalisme.

“Proses deradikalisasi sekarang ini mulai kita gerakan tidak hanya di pemerintah, misal di BNPT untuk pencegahan, atau tindakan di Porli dan TNI. Tapi yang paling penting bagaimana misalnya MUI juga berpreran kemudian NU berperan kita libatkan. Muhammadiyah dan ormas islam lainnya kita ajak berperan, bersama karena ini memang kalau lihat data terpapar angka nya sudah mengkhawatirkan, ini yang akan terus kita kerjakan,” ujarnya.

“Proses- proses pencegahan akan kita lakukan mengingat kemungkinan kejadian akan terus terjadi,” tambahnya.

Baca Juga : 

Bersihkan Faham Radikalisme, Kembalikan Organisasi Ekstra Mahasiswa

Komisi III Minta BNPT Tangkal Radikalisme Sampai Tingkat SD

Sandi Akui 40 Masjid di Jakarta Terpapar Paham Radikalisme

Selain itu, ia juga sudah menegaskan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  (Menristekdikti) agar menangkal segala bentuk paham radikalisme pada tataran kampus. Kata dia, apabila itu diperlukan maka akan dibuat regulasinya, namun semua itu masih dalam proses kajian.

“Baru tinggal proses kajian oleh mendikti tetapi memang kalau aturan dan regulasi itu diperlukan maka akan kita buat, tapi ini masih dalam proses kajian di Kementerian Dikti,” tukasnya.

Dia menambahkan, bahwa dalam memerangi paham radikalisme dalam kampus tidak ada kaitannya dengan hal lain terlebih menyangkut kepada sistem akademik yang sudah diterapkan dalam dunia pendidikan.

“Tidak ada hubungannya antara kebebasan akdemik dengan kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme, ini merupakan proses dari eksistensi negara kita kedepan dan bukan hal yang lain-lain,” pungkasnya.