HUMANIORA

Kunjungi Masyarakat Boyolali, Menteri Puan Ikut Bagi-Bagi Bantuan

MONITOR, Boyolali — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat Boyolali sebanyak 1350 orang. Bantuan yang diberikan diantaranya mencakup bantuan pendidikan, KIP ATM, SK TPG, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), permodalan BUMDes, bantuan pertanian, bantuan perikanan, dan peralatan kebencanaan.

Di Kabupaten Boyolali, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada 47.609 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Kesetaraan dengan total penyaluran pada 2017 sebesar Rp.23.183.225.000.

“Program KIP sekarang juga diberikan ke pesantren, yatim piatu, dan panti asuhan. Jika masih ada anak yang belum dapat dilaporkan ke dinas pendidikan setempat untuk bisa mendapatkan KIP,” ujar Puan Maharani, saat sambutan di halaman kantor desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, Selasa (5/6).

Selain itu, ia juga menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 70.583 KPM dengan total anggaran sebesar Rp 69.877.170.000 untuk tahun 2018. Bantuan program PKH sebesar Rp. 20.817.000 untuk 41.634 KPM dengan realisasi. Penyaluran sebesar 208.623.000.000 atau 99,07 persen. Pemberian modal sebesar Rp.50.000.000,- untuk Bumdes Bareng Nyawiji, Desa Doplang Kec. Teras. Ada pula bantuan motor roda 3 pasca panen 2 unit, mesin pembuat pakan ikan 2 unit, dan Portable Light Tower untuk BPBD Boyolali.

Bantuan lain yang juga diserahkan berupa sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan tahun 2018 yakni PAUD sebesar Rp.30 juta, SD Rp.110 juta, SMP Rp.1.886.600.000′-, SMA Rp.4. 327.935.000,- dan SMK sebesar Rp.1.697.604.000,-. Sedangkan untuk pemberian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp.244.221.160.000 untuk 5507 orang.

“Secara khusus saya datang ke Desa Doplang mewakili pemerintahan Presiden Jokowi sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tepat sasaran dan manfaat. Program semacam ini akan tetap berjalan selama pemerintahan presiden Jokowi,” ungkapnya.

Selanjutnya Menko PMK berpesan agar bantuan yang diterima dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan sesuai kebutuhan.

“Bantuan yang ada harus digunakan sebaik-baiknya. Jika tidak pemerintah bisa mencabut kartu yang sudah diberikan. Kemudian dialihkan ke yg lain karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tegasnya.

Recent Posts

Legislator: Layanan Kesehatan Jiwa Bagi Korban Penyekapan Perempuan di Bandung Harus Jadi Bagian Proses Pemulihan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan mendalam atas…

13 menit yang lalu

Soal Usul Pasien TBC Jadi Penerima MBG, Legislator Ingatkan Agar Ada Kajian Komprehensif

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadimempertanyakan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian vaksin…

1 jam yang lalu

UIN Jakarta Tuan Rumah AIUA 2026: Mengintegrasikan Sains, Teknologi, dan Perdamaian dalam Pendidikan Tinggi Islam Global

MONITOR, ​Jakarta — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menjadi tuan rumah International Seminar and The…

1 jam yang lalu

Dugaan Permainan Politik Tingkat Tinggi, IPW Desak Kepastian Hukum Kasus Roy Suryo dan dr Tifa cs

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai terdapat sejumlah kejanggalan…

6 jam yang lalu

Menaker: Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Organisasi Pekerja Kunci Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan…

7 jam yang lalu

‎Kementerian UMKM Terbitkan Permen No 3 Tahun 2026 Lindungi Seller Online

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM…

8 jam yang lalu