Pengamat: Gubernur Jabar Baru Harus Pro Pemberantasan Korupsi

MONITOR, Jakarta – Pemilihan Gubernur Jawa Barat semakin dekat. Jika dibandingkan dengan Pilkada di daerah lain, Jawa Barat terlihat lebih banyak menyedot perhatian. Selain karena Jawa Barat merupakan daerah terdekat dengan pusat pemberitaan ibu kota, Jawa Barat juga bisa dikatakan sebagai barometer politik Indonesia.

Banyak kalangan menyebutkan bahwa, siapapun yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 akan mempengaruhi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang. Anggapan ini tentu sangat beralasan, jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Jawa Barat yang menurut data BPS pada tahun 2017 sebanyak 46.497.174 jiwa atau 18,34% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Lalu sosok Gubernur seperti apa yang warga Jawa Barat harus pilih untuk periode 2018-2023?

Pengamat politik, Adi Prayitno, memiliki kriteria khusus yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemilih saat menentukan calon pemimpin yang akan dipilihnya saat hari pemilihan tiba. Kriteria khusus yang disyaratkan adalah komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

“Ya, warga Jawa Barat harus mentracking jejak rekam semua cagub khususnya yang terkait soal korupsi, dia pernah terlibat atau pernah keseret kasus korupsi gak?,” ujarnya, Minggu, (3/6).

Adi juga menyinggung soal adanya Cagub yang pernah mendapatkan penghargaan atas program penanganan anti korupsi, tetapi indeks persepsi korupsi di daerah yang dipimpinnya tertinggi di Jawa Barat.

“Coba ditracking, ada kan salah satu cagub yang citra ke publik bagus, tapi anomali dengan realitanya; kan indeks persepsi korupsi di daerah yang dipimpinnya tertinggi di Jabar?,” imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, hasil survei Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi Kota Bandung berada di level paling rendah. Artinya, Kota Bandung menjadi kota paling korup dari 11 kota yang disurvei TII. Survei dilakukan serentak pada 20 Mei-17 Juni 2015 kepada 1,100 pengusaha dengan menggunakan metode penarikan sampel stratified random sampling.

Tak hanya itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pernah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota Bandung yang diterima Bandung Creative City Forum (BCCF) pada 2012. Kasus ini sempat menyeret Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Walikota Bandung Ridwan Kamil-yang pada saat itu menjabat ketua BCCF-mencuat pada pertengahan tahun 2015. Saat itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ferri Wibisono mengatakan, ada dugaan korupsi dana bansos yang berjumlah Rp1,3 miliar yang diterima BCCF. Ridwan Kamil pun sempat dua kali diperiksa oleh Kejaksaan.

Terkait dengan itu, Adi mengingatkan agar publik tidak hanya melihat popularitas calon Gubernur yang akan dipilih, tetapi harus cermat melihat rekam jejak (track record) calon berdasarkan data runtun waktu (time series) dalam beberapa tahun sebelumnya yaitu 2015 hingga 2017.