MONITOR, Jakarta – Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan lemah dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pemerintah serta tidak bersungguh-sungguh memastikan program pemerintah diterima oleh rakyat nelayan di kampung pelosok nusantara.
Hal itu terkait dengan predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) berturut selama dua tahun diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menunjukkan kesungguhan bekerja untuk memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan yang tidak sejalan dengan visi menghadirkan negara untuk mensejahterakan nelayan dari pinggiran yaitu nelayan tradisional,” kata Marthin dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (3/6).
Oleh karena itu, KNTI, sambung Marthin meminta kepada BPK untuk memaparkan dan mempublikasikan LHP kepada nelayan untuk dapat mengetahui permasalahan pengelolaan yang terjadi di Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut.
Selanjutnya, ia mendorong perlu adanya audit menyeluruh dari BPK dan KPK untuk memulai penyelidikan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat mencari dugaan penyelewengan.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terbuka serta memastikan akuntabilitas penggunaan dan laporan anggaran keuangan yang dilakukan di lingkungan internalnya. BPK dan KPK bersama-sama mengawasi semua aktivitas program dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan anggaran negara,” pungkas dia.
 atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama dua tahun yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.){kind=link}