EKONOMI

Menkeu Klaim Siapkan Strategi untuk Tingkatkan Investasi Nasional

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan potensi pertumbuhan ekonomi didasarkan pada beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikannya saat memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 pada Sidang Paripurna ke-27 DPR RI, Kamis (31/5).

“Pemerintah sependapat dengan pandangan dan masukan anggota Dewan bahwa ke depan Pemerintah harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam menghadapi resiko tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya kesimbangan global baru, arah kebijakan Pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik.

Selanjutnya, terkait antisipasi potensi risiko akibat fluktuasi harga komoditas global, Menkeu menuturkan bahwa Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan terhadap dinamika pergerakan harga minyak dunia dan trennya ke depan yang dapat mempengaruhi perkembangan harga Indonesian Crude Price (ICP).

Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah terus berupaya agar tax ratio pada tahun 2019 dapat mencapai kisaran 11,4-11,9 persen.

“Kami sangat mengapresiasi pandangan dari F-PKB dan F-Nasdem yang juga sangat memperhatikan kebijakan insentif perpajakan. Saat ini Pemerintah telah mendesain berbagai kebijakan insentif perpajakan bagi dunia usaha yang difokuskan untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan daya saing nasional,” jelas Menkeu kepada para anggota Dewan.

Tahun 2019 defisit anggaran dirancang pada kisaran 1.6-1.9 persen PDB. Hal ini menurut Menkeu untuk tetap menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentan dan miskin, serta mengurangi kesenjangan. Namun, tetap mampu menciptakan ruang fiskal untuk menjaga perekonomian dari potensi gejolak global. Pengelolaan utang dilakukan dengan kehati-hatian, memperhatikan produktivitas dalam pemanfaatan, efisiensi cost of borrowing, dan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengusulkan asumsi dasar makro dalam KEM PPKF 2019 kepada DPR. Dimana, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%, inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2%, nilai tukar Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS, harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel, linfting minyak 722-805 ribu barel per hari, lifting gas 1,21,-1,30 juta barel setara minyak.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

3 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

5 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

7 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

7 jam yang lalu

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…

8 jam yang lalu

Menteri PU Pastikan 63 Lokasi Sekolah Rakyat Tahap IA Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025

MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan dukungan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…

9 jam yang lalu