MONITOR, Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per April 2018 telah mencapai Rp 4.180,6 triliun atau naik Rp 44 triliun 1,06% jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 4.136 triliun.
Dengan jumlah tersebut maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 29%. Angka ini masih jauh dari batas yang dietapkan dalam UU yakni sebesar 60% terhadap PDB.
Sementara pemerintah memiliki batas pembayaran utang hingga Mei ini sebesar Rp68,73 triliun. Meski demikian, di tengah gejolak ketidakpastian perkembangan global pemerintah memastikan akan tetap disiplin dalam membayar utang.
Senada dengan itu, Ekonom INDEF Eko Listianto beranggapan, pembayaran bunga utang tersebut sangat mungkin dapat terealisasi, karena ketepatan waktu dan jumlah pembayaran bunga utang merupakan hal yang penting untuk menjaga kredibilitas negara, dan tentu saja pembayaran bunga utang tersebut sudah direncanakan.
”Dengan posisi investment grade saat ini sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga komitmen pembayaran utang agar kredibilitas terjaga dan kepercayaan investor tidak pudar” tutupnya pada MONITOR, Kamis (31/5).
Sementara itu, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, mengatakan mengenai utang negara adalah keputusan politik antara Presiden dan DPR, dan dituangkan dalam UU APBN.
Dalam tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, manajemen utang memperlihatkan kondisi yang semakin baik, ditandai dengan dua hal, yaitu beban bunga menunjukkan trend yang menurun sementara risiko portofolio utang membaik dan terkendali.
“Ukurannya rasio pembayaran bunga utang terhadap jumlah utang rata-rata yang semakin menurun, dari 5,1 persen pada tahun 2014 menjadi 4,7 persen pada akhir tahun 2016. Kondisi ini lebih baik dibandingkan negara-negara peers dengan peringkat kredit yang setara, seperti Brazil, Mexico, Turki, dan Mesir,” kata Yustinus.
