Pemerintah Keluarkan Tujuh Langkah Koordinasi Kebijakan terkait Stabilitas Ekonomi

Ilustrasi

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah menilai, tekanan pada stabilitas khususnya nilai tukar Rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetatan likuiditas dan risiko global karena perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS). Penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pada pertumbuhan jangka menengah.

“Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal pada saat ini sebagaimana ditunjukkan pula pada periode-periode tekanan global sebelumnya,” demikian isi siaran pers Kementerian Bidang Ekonomi, Senin (28/5).

Berikut langkah penguatan koordinasi kebijakan yang ditempuh:

1. Menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, pemerintah, BI, OJK, dan LPS terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

2. Dalam jangka pendek BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

3. Kebijakan fiskal oleh pemerintah diarahkan untuk menjaga APBN 2018 secara kredibel dan terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

4. Pemerintah juga akan terus menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Kebijakan pengawasan sektor keuangan oleh OJK difokuskan untuk menjaga sektor keuangan yang sehat.

6. LPS terbuka untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada kesempatan pertama terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan.

7. Indonesia akan terus melakukan langkah untuk memperkuat keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) dengan terus meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.