MONITOR, Jakarta – Melejitnya besaran gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, beserta jajarannya membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara.
Aktivis 98 ini menilai, tidak sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan. Ya, sebagaimana santer dikabarkan bahwa gaji yang diterima lembaga tersebut mencapai ratusan juta.
“Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc,” ujar Fadli Zon dalam laman Twitternya, Senin (28/5).
Apalagi jika ditinjau dari sisi etis, Fadli melihat lembaga tersebut bukanlah BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba, sehingga gaji pengurusnya tak pantas dipatok ratusan juta.
“Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kenapa kok standar gajinya bisa setinggi langit begitu? Coba Anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu,” kritik Politikus Gerindra ini.
Lebih jauh, ia menekankan agar pemerintah meninjau kembali Perpres No. 42/2018, agar tidak melahirkan skeptisisme dan sinisme publik akibat cara pemerintah mendesain kelembagaan BPIP, menyusun personalia hingga mengatur gaji pejabatnya.
Bahkan Fadli menyarankan, daripada anggaran negara dihamburkan untuk gaji pejabat lembaga ad hoc, ia meminta agar pegawai honorer di lingkungan pemerintahan lebih ditingkatkan kesejahteraannya.
“Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada para bekas pejabat yang duduk di dalam BPIP,” tandasnya.
, Megawati Soekarnoputri, beserta jajarannya membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara.){kind=link}