NASIONAL

DPR Percaya, KPK Mampu Tuntaskan Masalah Cakada

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan kasus calon kepala daerah (cakada) yang terjerat tindak perkara korupsi. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menuturkan, penyelesaian kasus juga tergantung alat bukti dari sebuah kasus.

“Saya masih percayakan penuh kepada KPK untuk menindaklanjuti itu karena apapun kalau sudah menyangkut teknis lama atau cepatnya sangat tergantung dengan alat bukti jadi kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menuntaskan itu,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5).

Taufik pun menepis anggapan bahwa lamanya penyelesaian kasus hukum terhadap para cakada bermuatan politis. Ia mengimbau agar masyarakat tak menuding segala hal yang berkaitan dengan hukum mengandung motif politik.

“Kita berharap semuanya jangan sampai hukum dibawa ke politik. Kalau hukum sudah dibawa ke politik, politik dibawa ke hukum, ini negara akan hancur,” tuturnya.

Meski begitu, Taufik menuturkan pihaknya tetap mempercayakan KPK untuk dapat menuntaskan kasus dari para cakada.

“Tapi kita masih support dan percaya penuh kepada KPK untuk segera menuntaskan (kasus para cakada),” tandasnya.

Recent Posts

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan Delapan Hari Cuti Bersama 2026

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk…

8 jam yang lalu

BKSAP DPR Dorong Indonesia untuk Pimpin Upaya Global Hentikan Genosida di Gaza

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Usaha Menengah di Jateng untuk Memasuki Pasar Modal

MONITOR, Jawa Tengah - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas peluang bagi para…

10 jam yang lalu

DPR Dorong Penguatan LPSK Lewat RUU PSK, Banyak Kasus Terhambat karena Perlindungan Lemah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang…

11 jam yang lalu

Kemenperin Kembali Gelar Penghargaan RINTEK 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penerapan transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur agar…

12 jam yang lalu

DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI di Nepal, Tak Boleh Ada Satupun Warga Ditinggalkan dalam Krisis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memantau upaya Pemerintah dalam memulangkan…

13 jam yang lalu