Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2019 Dinilai Abai Kepentingan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Fraksi Gerindra DPR RI menilai bahwa kinerja pemerintah dalam tiga setengah tahun masih menunjukan capaian yang bersifat artifisial. Yakni, pilihan kebijakan pemerintah, bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategi, juga kerap abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Edhy Prabowo dalam memberikan pandangannya terhadap keterangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kerangka ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2019.

“Kami berpendapat, diperlukan koreksi substansial khususnya terkait perbaikan struktural yang bersinergi dan beriringan antara sektoral dengan kebijakan pembangunan jangka pendek,” kata dia.

Menurut dia, seyogyanya kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Dan dalam mencapai sasaran tersebut, sambung Edhy, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya

“Bukan, justru hanya sekedar memberikan alokasi bantuan sosial demi mengejar popularitas di mata rakyat saja,” sebut ketua komisi IV DPR RI itu.

Fraksi Gerindra, ucap Edhy, tidak serta merta menutup keberhasilan dan pujian dunia internasional terhadap pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

“Ada pesan yang sangat optimis , dimana lembaga bereputasi internasional memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di pentas Internasional.”

“Namun, disisi lain pemerintah masih mengeluhkan dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian nasional yang kurang menggembirakan ,” pungkasnya.