Disindir Jokowi Soal Biaya Kesehatan di Jakarta Mahal, Ini Jawaban Sandi

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta bereaksi ketika disindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal biaya kesehatan di Jakarta tinggi. Melalui Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, Pemprov DKI mengklaim biaya kesehatan di Jakarta saat ini menurun.

Hal ini dibuktikan dengan adanya 17 persen APBD yang dialokasikan untuk biaya kesehatan.

“Alhamdulilah DKI kemarin mendapat penghargaan sebagai satu dari tiga provinsi yang sudah Universal Health Coverage,” kata Sandi di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/).

Kata Sandi, kedepan Pemprov DKI akan menggunakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk menurunkan biaya kesehatan.

Pelayanan promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit.

Saat ini, kata Sandiaga, Pemprov DKI masih menggunakan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Yang dimaksud pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderitaan dapat terjaga se-optimal mungkin.

Sedangkan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.

“Harus dengan promotif-preventif. Kegiatan-kegiatan (bidang kesehatan) sekarang ini kan fokusnya masih kuratif dan rehabilitatif. Kedepan harus promotif-preventif. Dan di situ, nanti biaya kesehatan akan menurun secara signifikan,” jelas Sandi.

Selain itu, masih kata Sandiaga, program OK OCare juga mampu mengurangi biaya kesehatan. Pasalnya, OK OCare bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan promotif-preventif yang bisa didorong dari kelurahan-kelurahan.

“Dan kita sekarang sudah punya puskesmas di level kelurahan. Itu yang nanti kita harapkan akan menurunkan biaya kesehatan,” kata Sandi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengapresiasi empat provinsi yang dinilai sangat baik dalam penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Keempat provinsi itu, yakni DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat dan Aceh.

Kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5) turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie bersama 131 orang penerima manfaat JKN-KIS dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia.

Anies dan Rusli menerima penghargaan JKN-KIS Award untuk masing-masing provinsi yang mereka pimpin.

Kepada Anies, Jokowi sempat menyampaikan sejumlah biaya pengobatan yang tinggi yang ditanggung oleh JKN dan KIS. Khususnya di Jakarta, banyak pasien yang ditanggung oleh BPJS dengan biaya mahal. Tak sedikit yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Ada 1 orang di Tanjung Pinang yang dibayar oleh BPJS Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat Rp435 juta. Ini dibayar, memang itu kewajiban kita, agar rakyat sehat kembali. Di Jakarta Pusat ada yang Rp356 juta, ya dibayar. Jakarta ini memang mahal-mahal kalau sakit, Pak Gub. Memang Jakarta mahal,” kata Jokowi.