MONITOR, Jakarta- Pro-kontra penjualan saham milik Pemprov di PT Delta Jakarta Tbk, ternyata tidak hanya terjadi di internal dewan. Dikalangan masyarakat pun terjadi. Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno agar tidak sembrono dalam melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Menurut Sugiyanto, niat dan tujuan baik untuk melepas saham di perusahaan yang memproduksi minuman keras (Miras) itu bisa saja justru menjadi bumerang bagi keduanya, jika tidak dilakukan secara elegan.
“Secara pribadi saya mendukung penuh kebijakan itu, karena Miras memang diharamkan dalam Islam dan penduduk Jakarta mayoritas beragama Islam,” kata Sugiyanto kepada MONITOR melalui sambungan celulernya, Minggu (20/5).
Meski demikian, aktivis yang akrab disapa SGY ini menegaskan, Anies-Sandi harus memiliki alasan kuat dan masuk akal untuk menjelaskan mengapa saham sebanyak 26,25% itu dijual. Sementara, dari investasi ini per tahun Pemprov mendapat dividen rata-rata Rp38 miliar.
“Kalau alasan Anies-Sandi menjual saham karena untuk memenuhi janji kampanye itu bisa diterima. Kalau alasannya ingin mendapatkan PAD yang halal thoyiban itu pun bisa diterima. Namun, perlu dicatat, Anies-Sandi jangan lupa bahwa business is business, ada tata cara ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi. Ini yang perlu Anies perhatikan benar-benar,” jelas SGY.
SGY melihat ada beberapa hal yang agaknya terabaikan oleh Anies-Sandi dalam rencananya melepas saham Pemprov di perusahaan yang didirikan oleh German Firm Archivel Brouwerij NV pada 1932 itu, yakni nama baik perusahaan paska pelepasan saham, nasib para pekerjanya, dan bahwa tidak semua penduduk Jakarta beragama Islam dan bagaimana dengan nasib turis atau wisatawan yang berkunjung ke Jakarta.
Terkait nama baik Delta, jelasnya, seyogyanya pelepasan saham tidak digembar-gemborkan, apalagi hingga dimuat media massa selama berhari-hari karena perusahaan yang memproduksi bir bermerek Anker, Anker Stout, Kuda Putih, San Miguel dan Carlsberg itu merupakan perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek.
Biasanya, kata dia, jika terjadi pelepasan saham pada sebuah perusahaan terbuka seperti itu, pelepasan akan membuat pasar terguncang, sehingga tidak menutup kemungkinan nilai saham perusahaan langsung jatuh dan penjualan ambrol (capital loss).
“Jika kejatuhan nilai saham tak dapat dihentikan karena misalnya tidak ada isu positif yang dapat menopangnya, dan penjualan saham juga terus turun, tidak menutup kemungkinan perusahaan menjadi kolaps, sehingga terpaksa menjual sahamnya meski dalam keadaan rugi (cut loss),” katanya.
Karenanya, tegas mantan Relawan Presidium Anies-Sandi (PRAS) ini, penting bagi Anies-Sandi untuk menjaga nama baik PT Delta agar jangan sampai di satu sisi keduanya membuat Program OK OCE (One Kecamatan, One Centre Entreprenuership) untuk menciptakan lapangan kerja baru, di sisi lain mereka justru membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.
Ketika ditanya apa yang harus dilakukan Anies-Sandi mengingat berita pelepasan saham ini telah menjadi konsumsi publik? SGY menegaskan, Anies-Sandi sebaiknya mulai membatasi diri hingga pelepasan itu telah disetujui DPRD, karena selain masalah bisnis atau ekonomi, Anies-Sandi juga harus mempertimbangkan keterkaitan pelepasan saham itu dengan masalah sosial.
“Soal haram halal, itu kan nggak bisa dilihat dari satu sisi, nggak bisa dari satu aspek. Kalau Anies-Sandi melihatnya hanya dari perspektif Islam, itu berbahaya karena penganut agama lain akan beranggapan bahwa pemerintahan Anies-Sandi ini ternyata pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan ajaran Islam, lalu dicap sebagai khilafah, kan repot. Karenanya, soal haram halal ini juga harus diacukan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga pada kepentingan negara. Kalau di sebuah rumah makan dijual daging babi, apa rumah makan itu bisa dilarang? Kan tidak, karena rumah makan itu menjual untuk non Muslim,” katanya.
SGY menegaskan, hal ini sebagai remainding bagi pasangan yang didukungnya saat Pilkada DKI 2017 itu, karena ia ingin pemerintahan Anies-Sandi adalah pemerintahan yang dapat mengayomi semua agama, semua etnis, sehingga penduduk Jakarta merupakan penduduk yang satu kesatuan dan tidak terpecah belah.
“Cukup di era Gubernur Jokowi, Ahok dan Djarot saja (2012-2017) warga Jakarta terpecah belah,” katanya.
