NASIONAL

Rilis 200 Muballigh, Gerindra: Kemenag Harus Objektif

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) merilis 200 daftar nama penceramah yang telah direkomendasikan. Partai Gerindra pun memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut.

Menurut Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid, Kemenag seharusnya lebih objektif dalam memberikan penilaian terkait rekomendasi tersebut. Ia pun menilai, kriteria yang ditentukan oleh Kemenag dalam menyaring 200 nama tersebut tidak jelas alias masih harus dipertanyakan lagi.

“Kemenag merilis 200 muballigh yang layak. Harus jelas kriterianya dan objektif menilainya,” kata Sodik saat dihubungi MONITOR, Sabtu (19/5).

Ia kemudian menuturkan, bahwa seharusnya bukan Kemenag yang membuat daftar rekomendasi tersebut. Sodik mengatakan, Kemenag seharusnya mengonfirmasikan terlebih dahulu soal nama-nama tersebut dengan lembaga masyarakat dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sebaiknya yang menilai dan membuat daftar (rekomendasi 200 nama penceramah) bukan lembaga pemerintah seperti Kemenag, tapi lembaga masyarakat seperti MUI. Kemenag sebaiknya konfirmasi daftar tersebut dengan MUI dan ormas-ormas Islam,” ujarnya.

Lebih lanjut Sodik berharap agar Kemenag tak mengarah pada pembatasan penceramah dalam menyampaikan ceramah di Indonesia. “Di atas semua itu, jangan mengarah kepada pembatasan mubaligh yang boleh dan tidak boleh memberikan ceramah di Indonesia,” tuturnya.

Saat disinggung apakah ada motif dari Kemenag yang seolah mengatur para penceramah agar tak mengkritisi pemerintah, Sodik menjawab bahwa hal itu lah yang menjadi kekhawatiran saat ini. Hal itulah yang menurut Sodik perlu dicegah.

“Ini yang dikhawatirkan dan harus kita cegah. Tidak salah kok kritis kepada pemerintah,” tutupnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

8 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

8 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

11 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

11 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

11 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

11 jam yang lalu