EKONOMI

Jokowi Kritik Subsidi BBM Era SBY, Ini Reaksi Pengamat

MONITOR, Jakarta – Bak berbalas pantun, pernyataan Jokowi dan SBY tentang subsidi BBM belakangan merenggut perhatian publik. Berawal dari pernyataan Jokowi yang menyinggung kebijakan subsidi harga BBM periode SBY, karena dianggap gagal meratakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Perihal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP se-Indonesia 2018 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5).

“Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,” ujar Jokowi.

SBY pun tak terima. Melalui laman twitternya, Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai Jokowi tengah mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan harga BBM pada masa jabatannya.

Kegenitan SBY pun menjadi bual-bualan netizen. Dalam sehari, hastagh #SBYJelaskan pun menghiasi dinding media sosial. Menanggapi fenomena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batu Bara menilai tidak ada bedanya alokasi strategi subsidi BBM di era SBY maupun Jokowi.

“Dua-duanya sama menerapkan pola subsidi melalui barang, ini tidak berkeadilan pada posisi keuangan negara yang devisit dan ditutup utang,” ujarnya saat dihubungi MONITOR, Kamis (17/5).

Marwan menjelaskan, perbedaan mencolok pada kepemimpinan SBY dan Joko Widodo adalah kondisi keuangan negara semakin memprihatinkan, ditambah pemerintahan Joko Widodo salah menerapkan subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak berkeadilan.

Lebih lanjut, perbedaan yang kedua ialah ketika era SBY anggaran untuk subsidi itu ditanggung APBN. Sementara jaman Jokowi, sebagian ditanggung BUMN melalui PSO.

“Contoh dengan menugaskan pertamina tidak menjual BBM non Jamali untuk premium 6560 dan solar 5150 ini kan PSO. Setiap PSO harus menghitungkan kelayakan ekonomi. BUMN yang ditugasi PSO itu tidak boleh lah merugi,” terang Marwan.

Marwan menegaskan, pemerintah saat ini tidak tau PSO dan justru tetap menjual BBM ke Jamali yang melanggar pasal 66 no 19 tahun 1993. “Itulah perbedaan nyata,” pungkas pengamat energi itu.

“BUMN itu milik rakyat dan negara, bukan pemerintah. Jangan karena kebijakan populis ini jadi buruk di jangka menengah, dan jangka panjang merugikan kita semua” tutup Marwan.

Recent Posts

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

4 jam yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

6 jam yang lalu

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

12 jam yang lalu

Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat, JTT Salurkan Bantuan Sosial di Wilayah Semarang

MONITOR, Semarang - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 (RO 2) Semarang…

12 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

14 jam yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

16 jam yang lalu