MPR: Penanggulangan Terorisme Butuh Payung Hukum

MONITOR, Jakarta – Rentetan sejumlah aksi penyerangan dalam bentuk teror belakangan sangat meresahkan masyarakat. Maka dari itu, TNI tengah menyiapkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi aksi terorisme.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan kalau pihaknya mendukung penuh segala bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan terorisme yang berlandaskan kepada payung hukum.

“Secara prinsip, segala upaya untuk memberantas terorisme kita dukung. Tapi tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurutnya, payung hukum dinilai perlu untuk meminimalisir kesimpangsiuran atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan terorisme yang nantinya akan dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum.

“Supaya tidak menghadirkan kesimpangsiuran atau penggunanaan wewenang yang berlebihan sehingga akan menghadirkan problema terkait pemberantasan terorisme,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Majelis Syuro PKS ini juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindakan terorisme termaktub dalam UU Pertahanan Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dikatakan, Hidayat keterlibatan TNI dalam UU tersebut telah dijelaskan, bahwa TNI jug terlibat dalam pemberantasan tindakan terorisme meskipun hanya berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO).

“Bahwa kemudian pihak TNI bisa dilibatkan sudah ada di dalam UU Pertahanan Negara melalui prinsip BKO itu. Dimungkinkan kalau rekan-rekan polisi membutuhkan bantuan dari rekan-rekan TNI itu bisa dimintakan (untuk terlibat) dan itu legal,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo telah merestui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme. Koopssusgab akan berada di bawah komando Panglima TNI.