PPP Tuding Pemerintah Tak Kompak terkait Revisi UU Terorisme

MONITOR, Jakarta – Anggota Pansus RUU Terorisme yang juga sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani mengatakan pentingnya perluasan keterlibatan TNI dalam menanggulangi pelaku tindak pidana terorisme menjadi salah satu faktor mengapa Revisi UU Terorisme masih belum juga dirampungkan sampai saat ini.

Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa bukan salah DPR jika RUU tidak selesai dibahas. Tetapi, Kata dia, dalam hal perlibatan TNI tersebut pemerintah pun belum sejalan.

Sehingga dalam hal ini menurut Asrul bahwa pada internal pemerintah tidak satu. Pasalnya, masing-masing setiap pemangku jabatan dan kepentingan dalam pemerintah berjalan masing-masing dengan membawa konsep perlibatan TNI ke fraksi-fraksi.

“Saya sebagai anggota pansus dan mewakili PPP, terus menerus menerima itu (pandangan pemangku kepentingan,” kata Asrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Meski demikian, menurutnya dari pada pemerintah terus mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU itu menjadi UU.

Maka dari itu, Asrul menegaskan alangkah baiknya pemerintah sepakati dulu seperti apa perlibatan TNI dalam penindakan teroris.

“Ini kan urusannya pemerintah, selesaikanlah di kamar pemerintah,” tandasnya.