HEADLINE

Gerindra Kritik Aparat Kurang Sigap Hadapi Teror

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kalau para penyerangan pelaku terorisme yang belakangan terjadi masih dalam kelompok kecil. Namun, bisa mengganggu stabilitas keamanan negara jika dibiarkan.

“Sekelompok kecil. Ini adalah gangguan yang bisa menghancurkan seluruh tatanan bangsa dan kita tidak harus mecegah secara bersama sama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Menurutnya, kondisi bangsa saat ini diibaratkannya seperti sedang kagetan. Ia mencontohkan kalau serangan di Mako Brimob membuat semua lapisan terkejut sehingga tidak meningkatkan kewaspadaan dan keamanan ke berbagai daerah lainnya.

“Kita ini kagetan mas. Ketika Mako Brimob dilakukan serangan terganggu kita kaget dan semua terperangah ke sana. Ketika semua perhatian menuju ke sana kita semua terkaget-kaget lalu kok tiba-tiba terjadi juga di surabaya. Di sana dan di sini gak tau terjadi di sebelah sini,” ujarnya.

Ia beranggapan bahwa kondisi bangsa saat ini sedang keruh sehingga segala macam gangguan akan terus dilakukan oleh sejumlah oknum yang menginginkan situasi tidak kondusif.

“Bangsa kok berwarna hitam dan model gangguan seperti ini akan terus diganggu dan dicoba oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita,” katanya.

Untuk itu, ia mengimbau agar atas segala macam tindakan yang dengan sengaja mencoba untuk menghancurkan keutuhan bangsa. Menurutnya perlu adanya pelatihan dalam mencegah motif-motif yang akan dilakukan oleh para pelaku terorisme.

“Oleh orang orang yang menghancurkan kekuatan kita dan kita harus selalu melakukan Exercise jadi motifnya itu sudah jelas nampak selalu yang menjadi objek sasaran itu adalah aparat kepolisian dan pusat keramaian,” tukasnya.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini juga menyarankan agar sama-sama untuk mewaspadai gerak-gerik yang mencurigakan terkait perbuatan teroris tersebut. Menurutnya, aparat keamanan harus mampu mendeteksi segala macam kemungkinan.

“Kita harus mewaspadai. Dan sekali lagi menurut saya bukan problem pada kewenangan tapi problem pada ketidaksiapan dan ketidakmampuan aparat kita dalam mendeteksi dini lebih awal,” tandasnya

Recent Posts

IPW Adukan Dugaan Intimidasi dan Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI ke Bareskrim

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) melalui Tim Advokasi dan Bantuan Hukumnya mengadukan dugaan…

5 jam yang lalu

STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Menuju Ekosistem Pendidikan Berdampak

MONITOR, Pandeglang - Pendidikan Islam dinilai perlu bergeser dari paradigma pembelajaran yang sekadar berorientasi pada…

6 jam yang lalu

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie: Amandemen Konstitusi Harus Menjadi Langkah Terakhir dalam Menata Desentralisasi

MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…

9 jam yang lalu

Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif untuk Tekan BPIH 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…

12 jam yang lalu

Rekor Pendaftar Terbanyak: 3.420 Abstrak Bersaing Ketat di AICIS+ 2026, 384 Naskah Lolos Seleksi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat…

15 jam yang lalu

Kemnaker Minta Peserta MagangHub Batch 2 Tertib Administrasi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II tertib memenuhi…

16 jam yang lalu