PARLEMEN

PKS Minta Definisi Teroris Diperjelas Dahulu di RUU Terorisme

MONITOR, Jakarta – Anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PKS Nasir Jamil menyebut ada unsur propanganda asing pada tindakan terorisme. Nasir menuturkan, hal itulah yang menjadi latar belakang perlunya poin definisi pada RUU Terorisme.

“Kenapa perlu ada definisi agar kita berdaulat dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan terorisme. Karena kita sadar bahwa terorisme ini juga terkait dengan ada unsur-unsur propaganda asing juga ada dalam kasus-kasus terorisme,” kata Nasir saat diskusi bertema ‘RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror?’ di ruang diskusi Media Center DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

 

Menurutnya, alasan poin definisi tersebut diperlukan supaya penanganan kasus terorisme lebih terfokus. Terfokus dalam hal ini, dikatakan oleh Nasir, tidak salah dalam mengidentifikasi terorisme.

“Kedua agar kita lebih fokus, agar semua instansi yang terlibat dalam penanganan terorisme tahu, nggak beda-beda dia lihat terorisme. Nanti ada misalnya institusi ini melihat bahwa terorisme itu pakai celana cangkrang (gantung), kemudian ada panah, suka latihan panah, pengajiannya eksklusif, janggutnya agak ini,“ sebut anggota Komisi III DPR ini.

Lebih dari itu, Nasir mengungkapkan, poin definisi tersebut dapat memudahkan Kementerian Luar Negeri untuk menjawab laporan yang masuk dari United Nations (UN) terkait adanya warga Indonesia yang melakukan terorisme. Tak hanya itu, definisi tersebut juga nantinya berkaitan dengan UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“UN sering block notice, kirim surat ke Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa ada orang-orang yang mereka anggap teroris masuk dalam jaringan teroris. Misalnya, UN bilang ada tujuh orang warga negara Indonesia terlibat jaringan terorisme. Nanti Kementerian Luar Negeri menjawab ‘oh ternyata dari tujuh orang itu 80 orang yang teridentifikasi’. Dengan adanya definisi akan lebih mudah Kementerian Luar Negeri untuk menjawab,” tuturnya.

“Begitu juga nanti ketika penetapan di PN dalam UU Pendanaan Terorisme, UU Nomor 9/2013 itu juga disebutkan bahwa orang ketika dia masuk jaringan teroris itu lewat penetapan PN. Jadi polisi memberitahukan, meminta kepada PN untuk menetapkan orang itu sebagai jaringan terorisme. Tapi apa sanksinya? Dia cuma diblokir rekeningnya, tapi dia bebas kemana-mana. Jadi itu perlunya definisi sehingga kita kenapa lebih fokus,” sambung Nasir.

Recent Posts

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

3 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

8 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

9 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

9 jam yang lalu

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

22 jam yang lalu

Gelar Road to AICIS+ 2026 di UI, Kemenag Dorong Integrasi Riset Lintas Disiplin

MONITOR, Depok – Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Universitas Indonesia (UI) menggelar Diskusi Publik Road…

23 jam yang lalu