MONITOR, Jakarta – Aksi kekerasan yang terjadi di Mako Brimob, disusul ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo menuai kecurigaan. Direktur Pusdikham Uhamka Manajer Nasution menilai, seolah ada pihak tertentu yang menggunakan tragedi tersebut untuk mendorong mempercepat revisi UU Terorisme.
Bahkan, dikatakannya, maraknya aksi teror mengamini sekaligus mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu Terorisme.
“Semoga Presiden tenang dan tetap menggunakan akal sehat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima MONITOR, Selasa (15/5).
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menilai, Presiden terlihat semakin ambisius dan sangat bernafsu untuk menerbitkan Perppu pada Juni 2018, apabila DPR tidak segera mengesahkan revisi UU Terorisme pada Mei 2018 ini.
“Dan publik seperti terhipnotis. Nyaris tidak ada masyarakat sipil (yang selama ini ‘bertaring’ menyuarakan protes dengan narasi kemanusiaan) yang ‘berani’ nongol. Ada kekhawatiran, bisa-bisa maksud hati hendak menyuarakan nalar kemanusiaan, tapi justru disalahpahami atau disalahpahamkan oleh sementara pihak, bahkan bisa-bisa dilabeli sebagai ‘pendukung’ teroris,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap mudah-mudahan publik masih menggunakan akal sehat, mencermati dengan sangat hati-hati. Orang-orang dalam lingkaran Presiden Jokowi harus menggunakan akal sehat dan memberikan masukan yang komprehensif soal syahwat menerbitkan Perppu Terorisme itu.
