Ekonomi Indonesia Lesu, Sri Mulyani Disarankan Ajukan APBN-P

MONITOR, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai sangatlah tidak mungkin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk tidak mengajukan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) perubahan tahun 2018.

Ia menilai, dengan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, sangat rentan kemudian pemerintahan Jokowi-JK bertahan dalam postur anggaran APBN 2018 yang ada.

“Tidak mungkin Menkeu tidak mengajukan APBN Perubahan 2018. Pemerintah tidak akan bertahan atau kemungkinan besar akan tetap mengajukan APBN Perubahaan 2018,” kata Uchok saat dihubungi MONITOR, Selasa (8/5).

Menurut dia, adanya perubahan harga minyak mentah dunia dari asumsi harga pemerintah dalam postur APBN 2018 sebesar US$ 48 per barel, yang kemudian realisasinya meningkat hingga kisaran US$ 55-60 per barel.

Terlebih, di sisi lain, asumsi nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dolar AS, dan belakangan kurs rupiah kian lesu hingga pernah menembus Rp 14 ribu per dolar AS, juga menjadi salah satu indikator perubahan postur anggaran.

“Perubahan harga minyak dunia yang terus berubah-ubah dan mengalami kenaikan, nilai rupiah yang terus terpuruk atas dollar, surat utang negara tidak berlaku, sehingga pemerintah harus menutupi defisit anggaran dengan mencari pembiayaan dengan cara yang lain,” sebut dia.

“Bisa-bisa pemerintah (langkah itu) dengan melakukan pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) seperti yang dilakukan tahun tahun yang lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hingga kini tidak ada pembahasan tentang rencana untuk melakukan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara Perubahan (APBNP) 2018 akibat risiko lonjakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Saya ingin tegaskan bahwa pembicaraan mengenai APBN-P itu belum atau tidak ada,” katanya, di Jakarta, Senin (7/5).

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pihaknya pada dasarnya tidak pernah merencanakan mengajukan APBNP 2018. “Karena kami memang tidak merencanakan untuk melakukan APBN-P 2018,” ucap dia.

Meski begitu, Sri Mulyani masih belum memberikan tanggapan dan penyebab lebih detail mengenai hal tersebut. Pernyataan itu merespons simpang siur soal perubahan APBN-P 2018 akibat melonjaknya harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS serta konsekuensinya terhadap subsidi BBM dalam anggaran pemerintah.