Anies Baswedan Disarankan Pecat Kadis PM-PTSP dan Lingkungan Hidup DKI

MONITOR, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, agar pembangunan di ibukota dapat terlaksana dengan baik, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, harus membuang para pejabat yang suka melanggar aturan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Amir mencatat sedikitnya ada dua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kerap menabrak aturan sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Dua pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Edy Junaedi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adji.

“Pemberian izin yang dikeluarkan PTSP dilakukan serampangan. Ada gedung yang persyaratan tidak lengkap tapi sudah keluar SLF (Sertifikat Layak Fungsi),” kata Amir, melalui sambungan teleponnya kepada MONITOR.

Begitupun di Dinas Lingkungan Hidup. Dimana pengelolaan persampahan yang makin carut marut. Terutama di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi.

“Tapi informasinya dua pejabat itu percaya diri tidak akan dicopot karena sudah digaransi dari oknum yang mengaku orang dekat Pak Wagub,” ujar Amir.

Menurut Amir, Sandiaga Uno harus segera bertindak cepat agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mencatut namanya terkait rencana perombakan SKPD.

“Publik sudah tahu dua SKPD itu memiliki kinerja buruk. Jadi kalau mereka dipertahankan bakal menimbulkan kecurigaan,” pungkas Amir.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, pergantian jajaran SKPD dilihat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bukan karena like and dislike. Dia berharap perombakan SKPD ini bisa meningkatkan birokrasi.

“Tidak ada like and dislike. Nanti kita akan lakukan pergantiannya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kinerja daripada birokrasi karena penyerapan sampai sekarang masih terkendala juga, masih pelan sekali penyerapannya,” terang Sandi.