MONITOR, Medan – Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 telah memasuki masa krusial. Dua paslon yang berkompetisi terus turun ke masyarakat mencari simpati. Disaat yang sama, tim pendukung dan relawan pemenangan satu sama lain saling berlomba menarik perhatian pemilih dengan menggelar berbagai event kampanye. Namun demikian hingar bingar masa kampanye justru memunculkan pertanyaan apakah partisipasi pemilih akan naik? Sementara data dan fakta menunjukan partisipasi pilkada di Sumut berada di bawah 50 persen.
Banyak pihak menyayangkan kurang agresifnya penyelenggara dalam sosialisasi pilgubsu. Bahkan panitia pengawas (panwas) dikritik terlalu kaku, sehingga banyak alat sosialisasi dicopoti hanya karena tidak izin, padahal sedikit banyak media sosialisasi itu berguna untuk menggenjot partisipasi.
Ketua Forum Pemerhati Pulkada Sumut, Ilham Siregar menyampaikan pihaknya heran dengan tindakan panwas, yang billboard besar-besar dan jelas-jelas melanggar dibiarkan, sementara saat yang sama muncul keluhan di sosial media, bahwa panwas mencopoti spanduk paslon nomor urut satu karena katanya dipasang di jalan protokol kecamatan.
“Ini tentu tidak elok, seharusnya disepakati apakah partisipasi pemilih mau meningkat? Kalau mau ya dicarakan dengan para paslon termasuk soal penempatan APK dan tindakan panwas jika dianggap melanggar,” ujarnya di Medan, Jumat (4/5).
Ilham berpesan jangan sampai panwas dan penyelenggara dianggap memihak. Tindakan di lapangan harus fair, tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih.
“Sebenarnya khusus untuk alat peraga kampanye sebaiknya dibiarkan saja terpasang. Lagian tidak banyak juga paslon mampu mencetak. Sumut amat luas. APK kan berguna buat meningkatkan partisipasi. Tapi kalau mau tegas ditindak, ya copoti semua, ingat semua ya, semua yang melanggar, jangan pilih-pilih,” tandasnya.
 dikritik terlalu kaku, sehingga banyak alat sosialisasi dicopoti hanya karena tidak izin){kind=link}