Jokowi Diingatkan Tak Pilih Cak Imin sebagai Cawapres

MONITOR, Jakarta – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan Presiden Jokowi sebaiknya tidak memilih calon wakil presiden seperti ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Pasalnya menurut Boyamin, politikus yang akrab disapa Cak Imin itu berpotensi terjerat kasus hukum dikemudian hari.

“Akan menjadi beban bagi Jokowi untuk menggandeng sosok seperti Muhaimin Iskandar,” kata Boyamin dalam siaran pers yang diterima MONITOR saat berkunjung ke sekretariat Rumah Gerakan 98, Selasa (1/5).

Boyamin menambahkan jika pada 25 April 2018 lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada tahun 2014 yang diduga melibatkan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Boyamin menegaskan jika pihaknya memberikan waktu kepada KPK selama 60 hari, jika melewati batas waktu tersebut KPK belum mengusut maka pihaknya akan melakukan pra peradilan atas kasus tersebut.

“MAKI menyoroti tiga kasus yang diduga melibatkan Cak Imin, yakni kardus duren, kasus Jamaluddin Malik dan Asuransi TKI.” tandasnya.

Boyamin memaparkan, kasus kardus durian terkait uang suap sebesar Rp1,5 miliar tentang pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPPIDT) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011, kasus dugaan korupsi eks Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaluddin Malik yang dalam amar putusan pengadilan Tipikor menyebut nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin lskandar dan penunjukan 10 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Asuransi Proteksi Tenaga Kerja Indonesia yang dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tidak menimbulkan persaingan usaha dan cenderung monopoli.

“Wakil Presiden adalah orang yang harus menggantikan posisi Presiden jika Presiden berhalangan tetap. Oleh karena itu harus dipilih orang yang benar-benar layak. Jangan sampai orang yang tidak layak merasa layak. Oleh karena itu Presiden Jokowi lebih baik tidak memilih calon pendamping yang bermasalah ” Ujar Boyamin.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard AM Haloho mendukung langkah yang dilakukan MAKI. Menurutnya Presiden Jokowi memang harus melakukan langkah prudent dalam memilih pendampingnya di pilpres 2019.

“Apalagi Jokowi dikenal sebagai sosok yang bersih dan berkomitmen atas pemberantasan korupsi, tentunya sosok yang akan dipilihnya pasti salah satu pertimbangannya adalah bebas korupsi,” kata Bernard.

Bernard tak menampik jika langkah MAKI dan sikap Rumah Gerakan 98 atas hal tersebut dapat dinilai sebagai upaya menjegal Muhaimin Iskandar yang saat ini getol mengampanyekan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden untuk Jokowi.

“Tugas kami adalah mencegah orang tidak baik berkuasa. Sebaiknya Muhaimin Iskandar cukup sadar diri. Pemberantasan korupsi adalah bagian dari tuntutan agenda reformasi yang kami usung sejak 20 tahun lalu. Dan kami masih konsisten untuk mengusung tuntutan tersebut,” pungkas mantan aktivis 98 ini.