BERITA

Oso Sebut Moeldoko Ketua Umum HKTI yang Legal

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Oesman Sapta Odang, menegaskan, organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) hanya ada satu di Indonesia. Yaitu, HKTI yang saat ini dipimpin Jenderal Purn Dr Moeldoko, selaku Ketua Umum HKTI periode 2017-2020.

“HKTI cuma satu, HKTI yang dipimpin Moeldoko,” tegas Oesman Sapta Odang (OSO) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2018 di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (30/4/).

OSO mengungkapkan, keluarga besar HKTI tidak salah pilih memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Karena mantan Panglima TNI itu memiliki hobi di bidang pertanian.

“Ini terbukti dari apa yang dilakukannya selama ini,” tuturnya.

HKTI adalah organisasi petani yang memiliki kepengurusan sampai ke daerah-daerah, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, OSO yang juga menjabat Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI itu meminta seluruh insan HKTI di derah-daerah neningkatkan karyanya bagi petani di Indonesia.

“HKTI harus menjadi solusi untuk meningkatkan kehidupan para petani,” tegasnya.

“Saya sebagai Ketua DPD akan memfasilitasi HKTI dengan daerah untuk memberikan solusi petani,” papar OSO.

Pernyataan OSO memperkuat penegasan Ketua Umum HKTI Jenderal Purn Dr Moeldoko yang sudah berulangkali menyampaikan HKTI yang dipimpinnya adalah yang legal, sudah mendapat pengakuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0000056.AH.01.08 tahun 2018.

Moeldoko mendapat amanah menjadi Ketua Umum HKTI pada tanggal 10 April 2017. Dan kepengurusan HKTI Periode 2017-2020.

“HKTI yang saya pimpin adalah satu-satunya HKTI yang legal, sehingga saudara-saudara jangan pernah ragu untuk berkarya dan bekerja memakmurkan petani dan membangun pertanian Indonesia,” tegas Moeldoko yang kini menjabat Kepala Staf Presiden RI tersebut.

Ketum HKTI meminta seluruh pengurus daerah HKTI menunjukkan eksistensinya dengan berkarya membantu mensejahterakan petani. HKTI harus memberikan solusi bagi para petani dan pertanian Indonesia.

Pernyataan tegas Ketum HKTI dan Ketua BPO HKTI mendapat tanggapan positif dan menjadi penyemangat para pengurus daerah. Mereka berkomitmen untuk melakukan karya-karya nyata memakmurkan petani di daerah masing-masing.

“HKTI Bangkit, Petani Makmur,” tegas para pengurus daerah HKTI dalam Rakernas HKTI 2018.

Sekretaris Jenderal HKTI Bambang Budi Waluyo memparkan bahwa Rakernas HKTI merupakan amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKTI yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional HKTI. Hasil Rakernas ini akan ditindaklanjuti oleh pengurus daerah dengan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk membahas implementasi program.

Rakernas HKTI 2018 membahas tiga materi utama, yaitu Rencana Strategis (Renstra) HKTI, Peraturan Organisasin(PO), dan Program Kerja HKTI. Sementara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKTI juga dibahas untuk menjadi bahan rekomendasi pada Musyawarah Nasional (Munas) HKTI mendatang.

Rakernas HKTI diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK), Badan Otonom dan organisasi sayap HKTI: Pemuda Tani HKTI dan Perempuan Tani HKTI.

Recent Posts

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

2 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

3 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

3 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

4 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

13 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

13 jam yang lalu