Gedung Kementerian BUMN
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan munculnya percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir Ikhwal terkait dugaan bagi-bagi fee perlu diklarifikasi secara terang benderang.
“Kalau ini menyangkut sebuah pelanggaran terhadap hukum ya tentu harus digali dan diperdalam,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (30/4).
Fadli mengatakan, sebagai perusahaan negara, BUMN harus transparan demi kemakmuran rakyat. Karena itu, sambung dia, masalah rekaman ini menurutnya adalah permasalahan serius.
“Selama ini kesannya BUMN seperti sapi perahan saja dan diisi oleh orang-orang yang dianggap berjasa pada pemenangan Presiden,” tegas Fadli.
Fadli menilai isu bancakan dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Meskipun menurutnya seorang pejabat BUMN sekelas menteri bisa wajar melakukan komunikasi dengan beberapa pihak.
“Wajar saja ya, tetapi makanya saya bilang perlu didalami kalau ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran aturan atau hukum gitu yah,” pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.
MONITOR, Jakarta - Integritas petugas menjadi fondasi utama dalam pelayanan terhadap jemaah haji. Hal ini…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing industri nasional yang menjadi prioritas…
MONITOR, Jakarta - Ormas keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan beragama, penguatan moderasi…
MONITOR, Depok - Pondok Pesantren Vocational Al-Ma’mun menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan…
MONITOR, Jakarta - Di tengah percepatan perubahan teknologi, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan tantangan perubahan iklim…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat ketahanan dan daya saing industri perhiasan nasional di…