Gedung Kementerian BUMN
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan munculnya percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir Ikhwal terkait dugaan bagi-bagi fee perlu diklarifikasi secara terang benderang.
“Kalau ini menyangkut sebuah pelanggaran terhadap hukum ya tentu harus digali dan diperdalam,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (30/4).
Fadli mengatakan, sebagai perusahaan negara, BUMN harus transparan demi kemakmuran rakyat. Karena itu, sambung dia, masalah rekaman ini menurutnya adalah permasalahan serius.
“Selama ini kesannya BUMN seperti sapi perahan saja dan diisi oleh orang-orang yang dianggap berjasa pada pemenangan Presiden,” tegas Fadli.
Fadli menilai isu bancakan dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Meskipun menurutnya seorang pejabat BUMN sekelas menteri bisa wajar melakukan komunikasi dengan beberapa pihak.
“Wajar saja ya, tetapi makanya saya bilang perlu didalami kalau ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran aturan atau hukum gitu yah,” pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.
Oleh: H. Husny Mubarok Amir Pelaksanaan Haji yang ideal tentu menjadi harapan semua kalangan, baik…
MONITOR, Jakarta - National trade estimate report tertanggal 6 April 2025 dari pemerintah amerika mengkritisi…
MONITOR, Sulsel - Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan pesantren di…
MONITOR, Jakarta - Lifepal, marketplace asuransi terbesar di Indonesia, memperluas layanannya dengan menghadirkan produk asuransi kesehatan karyawan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berdasarkan diskresi Kepolisian menutup rekayasa lalu lintas…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Related Business (JMRB) mencatatkan lonjakan kunjungan signifikan ke sejumlah rest…