MONITOR, Jakarta – Maraknya tayangan promosi pengobatan alternatif dan tradisional, serta iklan alat kesehatan yang membohongi masyarakat masih terjadi dilayar kaca para pemirsa.
Di televisi berjaringan nasional misalnya, masih ditemukan meskipun frekuensinya sudah berkurang jauh. Tapi di televisi lokal terutama di DKI Jakarta masih banyak dijumpai tayangan yang demikian.
Menyikapi hal ini, Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo melayangkan Surat Edaran larangan kepada lembaga penyiaran terkait hal terasebut, pada Rabu (11/4).
“KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan aturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang mengatur promosi dan publikasi pengobatan tradisional dan iklan alat kesehatan yang informasinya menyesatkan masyarakat misalnya Jisamunse, dan kalung Al Muslim Platinum”
Sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Permenkes nomor 1787 Tahun 2010, dan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran. Publikasi atau promosi pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dilarang disiarkan melalui lembaga penyiaran.
“Surat edaran ini bersifat mengikat bagi seluruh lembaga penyiaran, maka jika dikemudian hari masih ditemukan pelanggaran terkait maka akan kami berikan sanksi” ujar Puji menambahkan.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Launching Senam Haji Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kembali menyelenggarakan Pesta Prestasi…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui Badan Kerohanian Kristen/Katolik (BKK) Jasa Marga,…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Halal Bihalal dan Tasyakuran…
MONITOR, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memonitor masih terjadinya hujan intensitas sangat…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penataan dan pengembangan…