Komisi VIII DPR Apresiasi Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ei Nurul Khotimah mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) dan profesi pekerja sosial Indonesia dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.

Namun, ia mempertanyakan tentang SDM di Kementerian Sosial yang minim melibatkan profesi pekerja sosial. “Kita sebagai anggota panja merekomendasi kepada kemensos utk mengalokasikan anggaran bagi program layanan sosial yang melibatkan profesi pekerja sosial,” kata Ei di Jakarta, Selasa (10/4).

Kehadiran KPSI, Yayasan Sayap Ibu, Komnas Perempuan, Dosen dan Mahasiswa Prodi  Kesejahteraan dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan Bandung menurut Ei dapat membantu memberikan penjelasan detail mengenai profesi pekerja sosial saat ini dan harapannya di masa depan.

“Beberapa masukan tersebut dapat membantu komisi VIII dalam menggodok RUU praktik Pekerja sosial,” tutur Ei.

Selain Ei, beberapa pertanyaan yang muncul disampaikan oleh para anggota dewan salah satunya yakni TB Ace Hasan Syadzily.

Tb Ace mengatakan dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial yang multidisiplin apakah dibutuhkan otoritas tertentu  yang melobatkan semua disiplin ilmu.

“Dalam pengaturan di UU kan harus jelas standar-standarnya? agar tidak sumir di masyarakat,” kata Ace.

Menjawab semua pertanyaan tersebut, Toto Utomo menyatakan bahwa pekerja sosial sudah  memenuhi atandar untuk dikatakan sebagai sebuah profesi.

“Standar praktek profesi ini bahkan menjadi perhatian khusus di Kementerian Sosial dengan membentuk Lembaga sertifikasi profesi pekerja sosial (LSPS) dan Badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (BALKS),” jawab Toto.

Selain itu, Prof. Bambang Shergi Laksmono menegaskan bahwa memang ilmu kesejahteraan sosial itu adalah ilmu spesialitasi pekerja sosial yang dibangun diatas semua disiplin yg multi tersebut sehingga justru menjadikan kompetensi praktik pekerja sosial semakin komprehensif dan profesional.