MONITOR, Jakarta – Tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di berbagai sektor. Untuk itu dirinya menilai sistem pemilihan secara langsung perlu dikaji ulang.
"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD, KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. " Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/4).
"Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," tambah dia.
Dalam audiensinya saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, pria yang akrab disapa Bamsoet menilai GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto akan memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi.
Menurur dia, sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tidak perlu diragukan lagi.
"Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler,"paparnya.
"Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi. Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," pungkas politikus Golkar itu.