Categories: NASIONAL

Terima Korban First Travel, Fraksi PDIP Setuju Usulan Pembentukan TGPF

MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan mengatakan akan merealisasi permintaan para korban biro perjalanan umroh kepada Presiden Joko Widodo, untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam rangka mengungkap pengembalian dana para calon jamaah.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka mengatakan, kasus travel nakal seperti First Travel, Abutours dan Azizi sudah membicarakan masalah kemanusiaan.

"Tentu pertemuan ini akan jadi konsen di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum justru merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," kata Diah di hadapan para jamaah umrah korban First Travel dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Fraksi PDI Perjuangan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/4).

Fraksi PDIP juga meminta agar penangan kasus lebih terfokus pada persoalan pajak dulu yang diprioritaskan, dengan menjadikan persolan ganti rugi jamaah dibelakangkan. Akhirnya ganti rugi jamaah tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.

"Jangan sampai aset sitaan dirioritaskan untuk hutang," papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menilai perlu adanya ketegasan terhadap kelalaian Kemenag dalam kasus. Kalau perlu, kata dia, bukan hanya TGPF saja, tapi melalui DPR perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Travel Umrah.

"Kalau kita inisiasi dibentuknya Pansus agar bisa lebih jelas pengungkapannya karena melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Saya pribadi akan usulkan dibentuk Pansus Penipuan Travel Umrah atau Pansus Travel Gate," ujar Arteria.

Soal pernyataan keras dirinya, menyebut kata 'Bangsat' kepada Kemenag karena ia menyesalkan Kemenag lalai dan abai, masih ada saja travel yang menipu jamaah umrah. Tapi oleh media hanya diframe kata bangsat saja sehingga ia diejek oleh masyarakat.

"Inilah yang harus dipahamkan oleh masyarakat," tegas Arteria.

Arteri menjelaskan, urusan umrah itu berbeda dengan tour atau travel keluar negeri. Umrah ini adalah harapan umat Islam dengan haji kecil, bila tidak mungkin melaksanakan haji di musim haji.

"Jadi salah tidak, kalau saya agak marah dan kesal sekali," sebut dia di hadapan para jamaah korban travel umroh.

"Kami memberi ruang kepada kemenag, masih mengimbau. Tapi apa yg terjadi First Travel masih jalan dan asetnya hilang. Dan kejadian lagi travel lain hingga kini Abutours. Ini yang harus jadi perhatian. Karena itu kita usulkan kalau perlu dibentuk Pansus Penipuan Travel nakal," pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Gelar Penyuluh Agama Islam Award 2024, Ini Persyaratannya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar Penyuluh Agama Islam (PAI) Award 2024 Tingkat Nasional. ⁠Pendaftaran…

1 jam yang lalu

Stop Pemborosan Negara, Tutup BUMD yang Tak Beraktivitas Lagi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk…

2 jam yang lalu

Kementerian PUPR Selesaikan Penggantian 9 Jembatan Tipe Callender Hamilton Sebagai Penghubung Antarwilayah di Jawa Timur

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penggantian 9 jembatan…

2 jam yang lalu

Ketua Umum Dharma Pertiwi Gelar Halal Bihalal Bersama Pengurus Pusat, Yayasan dan Karyawan

MONITOR, Jakarta - Ny. Evi Agus Subiyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ketua Umum…

3 jam yang lalu

Itjen Kemenag Lakukan Pengawasan Madrasah Ramah Anak dan Audit BOS

MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama akan melakukan evaluasi madrasah ramah anak dan…

4 jam yang lalu

Kenalkan Budaya dan Komoditas Pertanian Banyuwangi, PUPR Tuntaskan Penataan Kawasan Agrowisata Tamansuruh

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan Agrowisata…

5 jam yang lalu