Konsultasi PKPU, Komisi II DPR Panggil KPU dan Bawaslu

MONITOR, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, Senin (2/4). Tujuannya yaitu untuk melakukan konsultasi terkait dengan peraturan KPU (PKPU). 

"Kami jadwalkan RDP dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah dalam rangka konsultasi beberapa PKPU yang diputuskan dan kemudian selain itu ada juga penetapan Dapil di kabupaten/ kota yang ada. Kira-kira agendanya seperti itu," kata Komisi II DPR RI Zanudin Amali sebelum menggelar RDP, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/4).

Dikatakan Zanudin, rapat mengenai konsultasi terhadap PKPU sangat penting karena salah satunya adalah mengenai pengaturan kampanye.

"PKPU ini penting karena salah satunya adalah bagaimana pengaturan kampanye, apa hal-hal yang baru dalam PKPU kaitannya dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Jadi dua hari kami alokasikan waktu dengan KPU dan Bawaslu," paparnya.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan soal masukan tentang narapidana tidak bisa mencalonkan diri di PKPU, apa nantinya berpotensi bertentangan dengan UU Pemilu?

"Saya kira KPU atau Bawaslu mendasarkan semua aturan baik PKPU dan Perbawaslu berdasarkan UU. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan aturan yang bertentangan atau berbeda dengan UU," ujar dia.

"Soal kondisi di lapangan seperti sekarang, ya nanti pada saat perubahan UU nya silahkan itu diusulkan untuk diakomodir. Tapi ga bisa di tengah jalan karena ada kasus-kasus tertentu kemudian tiba-tiba PKPU harus menyesuaikan dengan kejadian itu. Saya kira itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KPU atau Bawaslu," pungkas politikus Golkar itu.