BPKN Desak Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Perumahan

MONITOR, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan ada 80 pengaduan konsumen yang telah diterimanya, dengan pengaduan terbanyak terkait masalah perumahan.

Selain masalah perumahan, permasalahan lainnya yang konsumen adukan ke BPKN ialah pembiayaan, ketidakjelasan status sertifikat, ketidaksesuaian fasilitas umum, ketidaksesuaian izin lingkungan dan juga ketidakjelasan biaya pengelolaan dan layanan.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, menjelaskan jumlah pengaduan masyarakat mengenai perumahan di Indonesia meningkat 50 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, baik dari perumahan lapak maupun rumah susun.

"Kami menemukan perumahan ini ternyata dari pra transaksi hingga pasca transaksi, semuanya bermasalah. Kami simpulkan, selain peraturan yang memang perlu disempurnakan, pengawasannya juga sangat lemah. Ini aturannya saja belum ditegakkan, di lapangan pemasaran rumah banyak yang bermasalah," ungkapnya, Rabu (28/3).

Senada dengan itu, Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak menyatakan, saat ini sudah ada  80 pengaduan yang didominasi dari sektor perumahan, dilanjutkan mengenai e-commerce, dan perbankan.

"Jadi yang banyak lapornya ke kita bukan rumahnya tidak selesai tapi sertifikatnya mereka tidak turun. Masyarakat tidak tahu sertifikat mereka sudah ditangguhkan ke pihak lain. Di sini negara harus hadir dan BPKN sedang bekerja, dan sudah beberapa warga telah dapatkan hak sertifikatnya," tandasnya.