Konsisten Tolak UU MD3, Fraksi NasDem Tak Wajibkan Anggotanya Hadiri Pelantikan Pimpinan MPR

MONITOR, Jakarta – Siang ini, Senin (26/3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diagendakan melantik tiga Wakil Ketua yang baru. Penambahan pimpinan MPR tersebut sebagai hasil dari Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang belakangan masih menyisahkan penolakan, salah satunya dari Fraksi NasDem di DPR.

Terkait pelantikan tersebut, Sekretaris Fraksi NasDem di MPR RI, Fadholi menegaskan, sikap NasDem tidak berubah, baik di DPR maupun di MPR, yakni menolak UU MD3 yang didalamnya termasuk penambahan pimpinan baru.

"Sikap NasDem saat ini adalah masih konsisten untuk menolak UU MD3, sehingga kami sampaikan di dalam rapat bahwa kami sejalan dengan sikap Fraksi NasDem di DPR RI, kita telah melakukan penolakan terhadap UU MD3," tutur Fadholi di Jakarta, Senin (26/3).

Ketegasan Fraksi NasDem MPR tersebut, lanjut Fadholi, selain menegaskan komitmen untuk tetap sejalan dengan langkah Fraksi NasDem di DPR, pasalnya didalam UU MD3 dinilai masih terdapat beberapa pasal yang multi tafsir ditambah penambahan kursi pimpinan diyakini akan menambah beban operasional MPR. 

Padahal, tegas Fadholi, dalam sisah waktu jabatan MPR yang tebilang singkat hingga 2019 mendatang, seharusnya beban tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan program dan kebijakan. 

"Ini kan sudah berjalan tinggal beberapa tahun, tentunya kita akan banyak konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan yang lain. Maka kalau ini ada suatu penambahan maka ini kan menjadi suatu beban operasional," tandas Fadholi.

Sebagai konsistensi sikap Fraksi NasDem, tutur Fadholi, pihaknya tidak mewajibkan anggotanya untuk hadir pada pelantikan Wakil Ketua MPR yang rencananya akan berlangsung siang ini.

"Kami di dalam pelantikan tidak hadir, dan tidak mewajibkan hadir. Silahkan saja sebagai proses demokrasi," tutur Fadholi.

"Oleh karena itu maka sikap kami pada saat sekarang ini konsisten bahwa kami masih tetap melakukan penolakan terhadap UU MD3," pungkasnya.