Categories: BISNISEKONOMI

Soal OTT Berkeadilan, Pemerintah Bakal Kejar Pajak Produk Luar Negeri

MONITOR, Jakarta – Layanan Over The Top, atau yang biasa disingkat OTT kian populer di tengah masyarakat, sebut saja Whatsapp, Facebook, dan berbagai layanan informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet telah digunakan untuk menunjang komunikasi sehari-hari.

Disebut OTT, lantaran layanan tersebut diakses melalui jaringan internet, atau "menumpang" jaringan milik sebuah operator telekomunikasi.

Belakangan muncul pertanyaan, bagaimana komitmen pemerintah terhadap ekosistem teknologi informasi dan komunikasi nasional? mengingat masuknya OTT asal luar negeri kian tak terbendung. Lalu bagaimana pemerintah mengatasinya?

Menjawab hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menerangkan, saat ini pemerintah tengah penyiapkan regulasi untuk OTT, termasuk kaitannya dengan perpajakan. Menurutnya, sistem tata perpajakan yang baik juga sebagai jalan untuk mendorong regulasi OTT yang berkeadilan.

"Kita sedang siapkan regulasinya. Google bayar pajak, tapi yang pasang iklan di Google juga harus bayar pajak. Ini akan jadi sistem tata perpajakan yang baik," kata Rudiantara dalam seminar nasional Sekar Telkom bertajuk "Mendorong Regulasi OTT yang Berkeadilan" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (22/3).

Pasalnya, kata Rudi, untuk mendorong perkembangan OTT lokal, tidak dapat dipaksakan agar masyarakat menggunakan produk lokal. Cara lain untuk mendukung perkembangan produk nasional yakni dengan menciptakan aturan yang berpihak kepada produk nasional agar bisa bersaing dengan produk luar negeri.

"Kita bicara regulasi OTT yang berkeadilan, kita tunutut orang. Kita sendiri bagaimana? Siapa yang memakai WhatsApp? Siapa yang memakai massenger lokal? Saya sendiri memakai messanger," tuturnya.

Lebih jauh, kebijakan yang tengah digodok pemerintah tersebut, tegas Rudi, akan menjadi keberhasilan Indonesia untuk membuat Google membayar pajak kepada negara. "Tidak lebih dari 10 negara di dunia yang berhasil bikin Google bayar ajak. Ini usaha saya berdua dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kita beresin sama-sama. Agar kita punya keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar," tegasnya.

Recent Posts

Majalah dan Website Jadi Andalan Keterbukaan Informasi, Pertamina Grup Raih 7 Penghargaan SPS Awards 2024

MONITOR, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui publikasi di berbagai saluran…

4 menit yang lalu

Kementan Panen, Serap Gabah dan Percepatan Tanam di Cirebon

MONITOR, Cirebon - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bersama Perum Bulog Kabupaten Cirebon…

34 menit yang lalu

Prosesi Peusijuek ASN Kemenag, Tradisi Adat Berangkat Haji di Aceh

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 33 jemaah haji dalam jajaran Kemenag Aceh Besar di peusijuek (tepung…

8 jam yang lalu

DPR Tinjau Penanganan Kasus dan Anggaran terhadap Mitra di Lampung

MONITOR, Jakarta - Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses guna meninjau kinerja…

9 jam yang lalu

BSKJI Kemenperin: Standar Industri Hijau Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan…

11 jam yang lalu

Kasdim 1710/Mimika Berikan Materi Kepemimpinan Pancasila Kepada Peserta Pelatihan

MONITOR, Jakarta - Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir memberikan materi tentang Etika dan Integritas…

12 jam yang lalu