MONITOR, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan Negara Indonesia bakal bubar pada tahun 2030. Harus ditanggapi serius oleh pemerintah.
Pasalnya, hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil kajian Internasional, namun mengenai akurasi data-datanya perlu dipertanyakan. Apalagi indikasi Indonesia jatuh dalam kategori negara gagal atau negara yang berisiko akan bubar belum nampak terlihat.
Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan sebagai calon pemimpin Prabowo harusnya menghindari pernyataan Indonesia bakal bubar pada tahun 2030.
“Dia harus memberikan rasa optimisme terhadap kemajuan bangsa indonesia, Indonesia sudah merdeka puluhan tahun masa prabowo mikirin bubar si. Saya melihatnya pernyataan prabowo itu tidak lebih dari pesan politik saja dan pesan ini syarat makna untuk kepentingannya sendiri,” kata Maksimus Ramses Lalongkoe saat dihubungi MONITOR, Rabu (21/3).
Menurutnya, Prabowo dengan menegasi bangsa ini bubar sesungguhnya bukanlah mencontohkan sebagai pikiran seorang negarawan.
“Negarawan harus berpikir positif mengedepankan semangat nasionalisme, semangat optimisme sehingga bangsa ini terus jaya dan menjadi bangsa yang besar,” ujarnya.
Ia menilai, pernyataan yang dilontarkan Prabowo itu malah justru memanfaatkan prediksi yang konyol untuk suatu kepentingan politik nya.
“Intinya prabowo menyampaikan itu bisa dibaca sebagai pesan politik untuk kepentingan elektoral pilpres,” tegasnya.
Ia menegaskan, seharusnya Prabowo mengatakan hasil kajian Internasional itu sebagai prediksi yang konyol karena menyebutkan Indonesia bakal bubar. Pasalnya, hal tersebut sangat tidak logis bukan malah menegasi hal tersebut.
“Kalau menegasi itu artinya ada makna politik dibalik pernyataan itu dan tak lain iya bisa jadi untuk kepentingan pilpresnya,” tandasnya.
MONITOR, Bogor – Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Pamuji Lestari, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komis IX DPR RI, Yahya Zaini menyoroti informasi mengenai 4.000…
MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…
MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…