Menkominfo Diminta Lakukan Pengawasan Registrasi Kartu Prabayar

MONITOR, Jakarta – Senin (19/3) kemarin, Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menkominfo serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Telkomsel, Dirut PT Indosat dan Dirut PT XL Axiata.  Hal itu untuk membahas mengenai registrasi dan pengamanan data konsumen. 

Berdasarkan pantauan MONITOR, dalan rapat tersebut Komisi I DPR RI membuat lima kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. 

Kesimpulan pertama, Komisi l DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait proses registrasi kartu prabayar sehingga tidak ada pihak yang dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi pelanggan.

Kedua, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menata sistem penanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.

Selanjutnya ketiga, dalam rangka memastikan Negara melindungi data pribadi pelanggan, Komisi l DPR Rl akan membentuk Panja Perlindungan Data Pelanggan Seluler dan pembentukannya akan ditetapkan dalam Rapat Internal Komisi l DPR RI.

Keempat, Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melakukan rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait informasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NlK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakannya pada proses registrasi nomor seluler kartu prabayar.

Dan terakhir, Komisi l DPR Rl mendesak Kemkominfo untuk mengoptimalkan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berhak.

Belum usai, guna mendalami sistem pengamanan data pelanggan, Komisi I DPR RI akan kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatikan dan Kementerian Dalam Negeri.