Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Tahan Laju Kenaikan BBM

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan sangat mempengaruhi harga minyak dalam negeri, terutama pada bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Hal itu terkait kenaikan harga BBM yang terjadi di dalam negeri terutama pada harga non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.

"Saya kira memang banyak instrumen yang mempengaruhi harga terhadap dalam negeri selama itu dilakukan impor. BBM kita itu, 1 juta barel impor dari kebutuhan 1,6 juta berarti seluruh instrument terkait dengan persoalan impor pasti ini sangat berpengaruh ICP peningkatan terhadap harga minyak mentah dunia," kata Herman menjawab pertanyaan MONITOR, di Jakarta, Rabu (7/3).

Apalagi, sambung Herman menjelaskan ketika formula floating price yang biasanya mengalami perubahan tiap bulannya. Sehingga, ketika harga internasional-nya stay di harga tinggi juga akan mempengaruhi terhadap harga beli minyak mentah dunia.

"Ya bayangkan saja kita kan di APBN menggunakan asumsi makronya 45 US dollar per barell, tetapi sekarang sudah 65,9 US dollar per barell, berarti ada selisih kenaikan yang secara rata-rata akan mempengaruhi terhadap sistem floating price tersebut," paparnya.

Oleh karena itu, harus adanya upaya terobosan secara makro oleh pemerintah dalam rangka menahan laju kenaikan harga BBM di dalam negeri dan biaya produksi di Pertamina.

"Menurut saya, pada situasi ini semuanya harus diselamatkan apalagi daya beli masyarakat sedang turun jangan sampai kemudian daya beli masyarakat terganggu oleh kenaikan harga-harga, jangab sampai daya beli masyarakat kemudian terbebani oleh komoditas strategis yang naik yang akhirnya berpengaruh terhadap harga lainnya," ujar politikus Demokrat itu lagi.

"Karena kalau sudah BBM naik pasti mempengaruhi lainnya, kalau sudah tarif dasar listrik (TDL) naik pasti akan berpengaruh terhadap harga lainnya. Saya kira penetapan kebijakan pemerintah yang lebih pas ya terhadap situasi seperti ini semestinya dibicarakan secara makro dalam APBN Perubahan (APBN P) supaya seperti apa reorientasi dan strategi negara di dalam menghadapi situasi seperti ini," pungkasnya.