Dengan Biaya Rp 50 juta, BPH Migas Klaim Sub Penyalur BBM Mampu Atasi Keterbatasan SPBU

MONITOR, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan 1.000 unit sub penyalur BBM di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2018. 

Untuk mencapai hal itu, BPH migas membutuhkan lahan seluas 200 meter dengan dispenser seharga Rp 40-50 juta untuk satu sub penyalur BBM yang dimaksud. Kriteria tersebut sudah termasuk dua nozzel tangki sesuai standar.

"Hanya diperlukan satu dispenser dengan dua nozzel yang harganya Rp 40-50 juta dengan tangki yang sesua standar, serta lahan sekitar 200 meter. Dan kami mungkin butuh koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa," jelas Kepala BPH Migas Fansrullah Asa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/2).

Menurutnya, sub penyalur BBM tersebut juga akan mendukung program BBM Satu Harga yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemerintah  untuk daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T). 

Dimana nantinya, sub penyalur BBM tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai investasi dan konsumsi BBM yang lebih rendah, sehingga daerah mampu menjangkau biaya pembangunan SPBU didukung dengan dana dari setiap desa.

Selain itu, sub penyalur BBM juga diyakini mampu menopang sebanyak 7.000 SPBU yang ada dan dinilai masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Hal itu lantaran jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sebanyak 250 juta, maka secara rasio satu SPBU harus melayani 35.000 konsumen.

"Jumlah SPBU kita masih sangat kecil, 7000 SPBU jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 250 juta, rasionya 1 SPBU melayani 35.000 orang. Dan dengan 1,9 juta kilometer daratan itu, satu SPBU komplek areanya 350 kilometer," katanya.