6 Rekomendasi MDHW untuk Pemerintah terkait Islam dan Kebangsaan

MONITOR, Jakarta – Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana sejak tanggal 21 hingga 23 Februari 2018. Ada enam rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan yang menghadirkan banyak tokoh nasional dan ulama tersebut.

Sekjen Pengurus Besar (PB) MDHW Hery Haryanto Azumi menyatakan, enam rekomendasi tersebut merupakan sumbangsih dari pemikiran ulama untuk menjaga harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia.

"Pertama, Islam dan kebangsaan tidak bertentangan. Sejarah mencatat kombinasi Islam dan kebangsaan menjadi kekuatan fundamental dalam upaya melawan kolonialisme," kata Hery kepada MONITOR, Jumat (23/2).

Hery yang juga merupakan wasekjen PBNU tersebut menegaskan bahwa Islam dan kebangsaan justru memperkokoh persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathoniyah) dan semangat cinta tanah air (hubbul wathon) dalam memproteksi keutuhan NKRI.

"Kedua, forum MDHW menegaskan sinergi antarra ulama dan umara' harus terus ditingkatkan. Mengingat, kedua elemen ini memiliki domain strategis dalam upaya membangun bangsa," tamah Hery.

Jika umara' memiliki tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umat, lanjut mantan ketua umum PB PMII itu maka para ulama bertanggung jawab membangun moralitas umat.

Poin ketiga, MDHW menyerukan kaum Islamis dan nasionalis harus bersatu padu membangun bangsa. Sebab, membangun bangsa bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan butuh sinergi antar-seluruh elemen bangsa.

"Keempat, kami mendorong kesenjangan antara kaya dan miskin harus dipersempit. Karena itu, MDHW mendorong terwujudnya kesejahteraan yang merata melalui gerakan pemberdayaan ekonomi umat," tegasnya.

Kelima, para ulama harus bersatu, apapun aliran dan kelompoknya. Para ulama harus memiliki orientasi kebangsaan yang kuat, karena ulama adalah ujung tombak persatuan umat.

Terakhir, MDHW meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pesantren khususnya mengenai alokasi anggaran, agar kualitas pendidikan pesantren setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

"Kami mendorong kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan kualitas pendidikan pesantern. Karena pesantren adalah tempat bersemai dan tumbuhnya pendidikan kerakter bangsa sejak dini," tegas Hery.