Categories: NASIONALPOLITIK

Sudah dapat nomor urut, Parpol diminta puasa kampanye dulu

MONITOR, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, setelah mendapatkan nomor urut Peserta Pemilu 2019, Partai Politik dilarang melakukan kampanye, baik melalui media massa cetak maupun elektronik.

"Para peserta pemilu baru bisa melakukan kampanye pada tanggal 23 September 2018 setelah pengundian nomor urut partai, karena adanya kekosongan peraturan itu maka kami coba berinisiatif kesepakatan bersama untuk mengantisipasi ruang kosong tersebut," kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/2).

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada tiga hal yang telah disepakati, pertama pelarangan iklan kampanye di media elektronik maupun di media cetak. "Nanti kami berikan waktu untuk berkampanye, ada dua macam iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU dan yang diiklankan oleh peserta, sekipun begitu harus melaporkannya ke KPU," terangnya.

Kedua, pemberitaan kampanye tetap diperbolehkan. Pasalnya, kata Wahyu, pemberitaan kampanye juga membantu KPU agar masyarakat mendapatkan informasi terkait peserta pemilu. "Asumsi kami dengan semakin banyak pemberitaan, maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang cukup," ujarnya.

Wahyu menambahkan, terdapat dua metode sosialisasi politik, pertama sosialisasi internal partai di ruang-ruang terbatas, kedua sosialisasi bendera dan nomor urut partai. "Apabila akan melakukan pertemuan terbatas, maka parpol tersebut harus melaporkan kepada KPU dan Bawaslu setempat, sedangkan sosialisasi hanya boleh pemasangan bendera dan nomor urut partai saja, tidak boleh ada visi mis ataupun gambar peserta," katanya.

Selain itu, Wahyu juga menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan tugas dari masing-masing parpol, dengan penempatan bendera parpol dengan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Daerah setempat.

"Parpol juga bertugas mensosialisasikan politik dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, jadi tidak mungkin kita melarang sosialisasi politik, karena memang tugasnya partai politik," katanya.

Recent Posts

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

21 jam yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

1 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

2 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

2 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

2 hari yang lalu