Soal Kartu Kuning untuk Jokowi, Begini Tanggapan Tsamara

MONITOR, Jakarta – Peristiwa mengejutkan 'kartu kuning' untuk Presiden Joko Widodo yang berlanjut ajakan pergi ke Asmat untuk si pemberi kartu, yang tak lain adalah Ketua BEM UI Zaadit Taqwa belakangan mendapat komentar beragam, mulai dari yang mencibir hingga memuji, baik soal keberanian Zaadit hingga itikad Jokowi yang ingin mengajak mahasiswa itu ke Asmat, Papua. 

Menanggapi peristiwa yang hampir dua pekan menempati kolom headline berbagai media nasional tersebut, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany memandang, peristiwa tersebut sebagai salah satu bentuk kebebasan mengekspresikan demokrasi, dimana mahasiswa berhak menyatakan pendapat terkait situasi nasional dan pandangan-pandangannya di depan umum.

"Saya rasa kartu kuning untuk pak Jokowi itu salah satu bentuk kebebasan demokrasi ya, saya pikir mahasiswa berhak menyatakan sikapnya seperti itu, tapi kemudian paspampres menghadang dan sebagainya itu seharusnya hanya menjalankan tugasnya saja untuk menjaga kelancaran acara," kata Tsamara saat ditemui MONITOR usai mengisi acara diskusi di Bakoel Kopi, Cikini Jakarta, Rabu (7/2).

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Eksternal itu menjelaskan, beragam komentar yang bermunculan terkait peristiwa tersebut dan ajakan Jokowi ke Asmat, masih dalam kewajaran. Mengingat tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat dan kritik di Indonesia.

"Dengan Pak Jokowi memberikan sikap dan mengajak mahasiswanya untuk pergi ke Asmat itu saya rasa bentuk dari keinginan Pak Jokowi untuk supaya mahasiswa melihat persoalan ini jauh lebih komperhensif, jadi saya rasa nggak ada masalah lah," paparnya.

Untuk diketahui, usai memberikan kartu kuning kepada Jokowi, Zaadit mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotannya yakni soal problem gizi buruk di Asmat. Merespon hal itu, Jokowi mengungkapkan kemungkinan memberikan bantuan untuk mengirim anggota BEM UI untuk pergi ke Asmat.