Alasan Mendagri Tunjuk PJ Gubernur dari Polri Dinilai Tak Berdasar

MONITOR, Jakarta – Imparsial meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkaji ulang rencana penunjukkan perwira tinggi Polri aktif sebagai pelaksana jabatan (PJ) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, selain dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan publik terkait adanya kepentingan politik dibalik penunjukkan tersebut, penunjukan perwira aktif sebagai PJ Gubernur juga dinilai rawan politisasi.

"Imparsial menilai Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk menunjuk Plt Gubernur atau Bupati/Walikota agar roda pemerintahan di daerah khususnya di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada tetap terjaga. Namun demikian, rencana Mendagri untuk menempatkan perwira Polri aktif sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara (atau di daerah lain) perlu untuk dikaji kembali," kata Al Araf dalam keterangan tertulis, Minggu (28/1).

Menurutnya, dalih penempatan perwira Polri aktif itu dalam rangka menjamin keamanan di daerah rentan konflik merupakan alasan yang tidak berdasar. Pasalnya, dalam upaya memastikan keamanan pelaksanaan Pilkada, langkah yang penting dan perlu dilakukan adalah mendukung dan memperkuat peran dan tugas yang dijalankan oleh kepolisian itu sendiri. 

"Sementara itu, penempatan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur di beberapa daerah bukannya memperkuat tetapi justru akan melemahkan peran-peran kepolisian di tengah proses pelaksanaan Pilkada. Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi kepolisian akan disorot dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu. Dinamika ini akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran Pilkada 2018 berjalan tidak kondusif," tandas Al Araf.

Lebih lanjut ia menjelaskan,  dalam beberapa kasus di Pilkada yang lalu, yakni Pilkada Jakarta yang penuh dengan dinamika politik yang cukup panas, PJ Gubernurnya berasal dari kalangan sipil dan bukan dari perwira Polri, namin kondisi pilkada berjalan damai pada akhirnya. 

"Yang menentukan jaminan keamanan bukannya plt gubernur akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan pilkada dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk PJ Gubernur oleh Mendagri dari perwira Polri tidak berdasar dan berasalan," tukas dia.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Mendagri  menghindari langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik politis di publik dan mengancam dinamika pelaksanaan Pilkada yang demokratis, damai dan aman. Dalam konteks kebutuhan untuk mengisi kekosongan kepala daerah maka Mendagri sebaiknya menunjuk dan menempatkan pelaksana tugas kepala daerah di daerah tersebut berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah Provinsi. 

"Selain untuk memastikan bahwa pelaksana tugas itu mengerti dan memahami betul tata kelola pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tetap berjalan baik, pemilihan itu juga untuk memastikan netralitas pemerintah daerah selama berlangsungnya Pilkada tersebut," tandas Al Araf.

Selain itu, pihaknya juga mendesak semua pihak untuk memastikan terjaganya netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada. Hal itu, kata Al Araf, merupakan suatu keharusan dan sekaligus juga menjadi salah satu elemen dan kunci penting berlangsungnya politik elektoral kita agar demokratis, aman dan damai. 

"Semua pihak, khususnya pemerintah dan elit politik, jangan sekali-kali memberikan ruang bagi terjadinya politisasi institusi keamanan (TNI/Polri) untuk kepentingan pemenangan elektoral. Politisasi dan penggunaan instrumem kelembagaan dan sumberdaya mereka bukan hanya akan merusak profesionalisme aktor keamanan, akan tetapi juga mengancam Pilkada itu sendiri. Kita secara bersama-sama perlu dan penting untuk memastikan TNI-Polri tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik," katanya.

"Imparsial mendesak presiden Jokowi untuk memerintahkan Mendagri mengevaluasi ulang usulan PJ Gubernur dari kalangan Polri aktif," pungkasnya.